Lugas Subarkah / Harianjogja.com / Chelin Indra Sushmita | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko dan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, di kompleks Kratong Ngayogyokarto Hadiningrat, Jumat (2/10/2020). (Lugas Subarkah/Harianjogja.com)
Solopos.com, JOGJA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerapkan micro lockdown untuk memutus rantai persebaran Covid-19. Langkah micro lockdown di Jogja diapresiasi Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Dalam pertemuan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, di kompleks Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat, Jumat (2/10/2020), Moeldoko mengatakan langkah tersebut inovatif dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Moeldoko mengatakan bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang digalakkan pemerintah pusat. Melainkan pembatasan dalam skala yang lebih kecil atau yang ia sebut micro lockdown seperti diterapkan di Jogja.
“Pengelolaan yang dilakukan di Jogja, langkah Gubernur sangat inovatif, sejalan dengan Pemerintah Pusat yaitu micro lockdown. Pengertian PSBB yang semakin mikro sangat diperlukan. Karena bisa dalam satu wilayah konsentrasi hanya di RW dan mungkin beberapa rumah,” uajrnya.
“Pengelolaan yang dilakukan di Jogja, langkah Gubernur sangat inovatif, sejalan dengan Pemerintah Pusat yaitu micro lockdown. Pengertian PSBB yang semakin mikro sangat diperlukan. Karena bisa dalam satu wilayah konsentrasi hanya di RW dan mungkin beberapa rumah,” uajrnya.
Kondisi Pria Sumberlawang Dipatuk Ular Bandotan: Tangan Melepuh, Menghitam, dan Kesakitan
Dengan micro lockdown, pembatasan yang dilakukan hanya pada skala kecil dan di kawasan tertentu, sehingga tidak perlu menutup wilayah seluas kabupaten.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menjelaskan di DIY, kesadaran masyarakat sangat tinggi sehingga dari lingkungan kampung, mulai dari lurah, Kantibmas, Babinsa hingga pemuda turut berkontribusi mengontrol kondisi di wilayah masing-masing.
“Kalau ada yang masuk ninggalin nomor handphone, nama, dan alamat, untuk memudahkan tracing. Dengan harapan tumbuh kesadaran masayarakat karena jadi subjek kebijakan, tanpa harus digembor-gemborkankan pakai masker,” kata dia.
Dulu Meremehkan Covid-19, Donald Trump Sekarang Kena Deh!
Jika dalam perkembangan muncul banyak klaster kasus positif, menurutnya itu terjadi karena Pemda DIY tidak mungkin melarang orang keluar dan masuk Jogja.
Meski demikian, menurutnya hal itu tidak terhindarkan dan yang paling penting adalah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 masih bisa melakukan tracing jika ditemukan kasus positif.
Api Abadi Mrapen di Grobogan Padam Sepekan Terakhir, Akibat Kekurangan Gas?
Sultan menilai PSBB tidak perlu diterapkan meski DIY telah memberlakukan tanggap darurat kelima. PSBB justru dikhawatirkan menakut-nakuti masyarakat kecil, sehingga tidak bisa mencari makan dan malah stres.
“Saya khawatir masyarakat Jogja ada di jalan dan mengatakan bapak gubernur kami lapar,” ungkapnya.
Dengan kondisi seperti saat ini, menurutnya masyarakat harus bisa beradaptasi dengan patuh menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan penanganan maksimal pada mereka yang telah terpapar.