SOLOPOS.COM - Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (tengah) berjalan sebelum mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir).
JK mengaku sedikit terkejut dengan pernyataan tim Ahok yang tahu telepon antara SBY-Ma’ruf Amin, bahkan hingga menitnya.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar berhati-hati dalam berucap di ruang publik. Dia juga mengaku sedikit terkejut dengan pernyataan Ahok dan kuasa hukumnya di persidangan.
Wapres menyatakan sebagai pemimpin, Basuki seharusnya tidak sering mengumbar maaf. “Jadi jangan seperti itulah, pemimpin, kita ini minta maaf, pejabat publik ya mungkin minta maaf ke publik mungkin berapa tahun sekali. Jangan setiap bulan minta maaf ke publik hal yang sama. Berhati-hatilah,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (3/2/2017).
Akibatnya, kata JK, proses pengadilan yang sedang dijalani Ahok akan berimbas pada proses Pilkada, khususnya soal anggapan penyadapan yang berkembang.
“Masyarakat akan menilai apa yang dilakukan Ahok ini. Saya ingin katakan begini, seorang pemimpin itu jangan terpaksa terlalu sering minta maaf. Karena terlalu sering minta maaf berarti membikin kesalahan. Kenapa pemimpin membikin kesalahan yang sama? Dengan kejadian kemarin coba sudah berapa kali Ahok terpaksa minta maaf? berarti dia tidak hati-hati bisa buat kesalahan,” jelasnya.
Adapun, JK juga mengomentari perihal pernyataan Ahok dan kuasa hukumnya terkait adanya telepon dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. Meskipun, setelahnya Ahok langsung menyampaikan permintaan maaf ke Ma’ruf.
“Memang sedikit mengejutkan juga pernyataan atau tuntutan penasehat hukumnya Ahok. Dia tahu bahwa Kiai Ma’ruf menelepon jam 10.16, pakai menit lagi kan. Dan isinya. Jadi dua lagi. Tentu ada keyakinan dan pengetahuan tentang telepon itu,” jelasnya.
Padahal, JK mengatakan persoalan saat pengadilan lalu dan kampanye adalah dua hal yang berbeda, namun akan saling berpengaruh, utamanya terjadi saat dekat Pilkada DKI Jakarta.
“Kalau soal pengadilan kemarin sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kampanye karena masalahnya berbeda, cuma orangnya sama, Ahok. kalau ini masalah hukum. kalau kampanye masalah ya pilkada, politik. Tapi akan saling berpengaruh,” jelas Wapres.
Sejak peristiwa dugaan penistaan agama mencuat dan menyita perhatian publik, dua kali Ahok menyampaikan permintaan maaf. Pertama, terkait pidatonya yang menyinggung Surat Al Maidah ayat 51. Yang kedua, terkait sikap penasehat hukumnya dalam persidangan yang dianggap memojokkan KH Ma’ruf Amin.