SOLOPOS.COM - Dede Yusuf (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
JAKARTA--Calon gubernur Jawa Barat (Jabar), Dede Yusuf, melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaporannya ini adalah syarat wajib bagi setiap bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk kebutuh Komisi Pemlihan Umum (KPU).
“Saya melaporkan harta kekayaan dan sudah diterima KPK. Sesuai prosedur karena kebutuhan KPU maka kami melaporkan sesuai dengan spesifikasi KPU. Nanti dari KPK akan melakukan verifikasi untuk mengecek apa yang saya laporkan,” ujar Dede di Gedung KPK, Rabu (28/11/2012).
Menurut Dede KPK juga merencanakan memanggil semua calon-calon untuk menandatangani semacam pakta integritas. Dirinya pun mengaku siap untuk menandatangani pakta tersebut.
Sementara jumlahnya Dede mengklaim ada perubahan dibanding tahun lalu (2011). Perubahan tersebut ialah kenaikan sekitar Rp 270 juta.
“Jumlahnya ada perubahan dari 2011. Ada yang sudah dijual-jual juga, ada sedikit kenaikan. Kenaikannya kurang lebih Rp 270 juta. 2011 sekitar Rp 10,9 miliar sekarang sekitar Rp 11,2 miliar,” katanya.
Ketika ditanya tiga pucuk pimpinan yang maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Dede yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur mengatakan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) tidak terpengaruh. Menurutnya PNS tidak boleh terlibat dan tidak boleh terpengaruh, dan semua berjalan sesuai proporsinya.
“Karena ini politik maka yang terlibat pejabat politiknya saja,” tandasnya.
Dede juga menyatakan sudah mengajukan keberatan terkait pengumuman oleh hubungan masyarakat (Humas) pemerintah provinsi Jawa Barat yang mengumumkan kegiatan calon incumbent, Ahmad Heryawan.
Mahmudi Restyanto/JIBI/Bisnis Indonesia