Ichwan Prasetyo Newswire Ichwan Prasetyo | Solopos.com
SOLOPOS.COM - Pada 2019, Presiden Joko Widodo menarik draf RKUHP dari DPR dengan alasan masih ada hal-hal yang harus dibahas lebih mendalam. (Aliansi Nasional KUHP)
Solopos.com, SOLO – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia meminta DPR dan pemerintah jangan memaksakan pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP selama partisipasi publik yang bermakna belum diwujudkan dalam pembahasan.