SOLOPOS.COM - Jalur jalan seputaran Patung Kuda, Jakarta, Senin (9/2/2015), tergenang banjir yang memicu kemacetan. (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Banjir Jakarta terjadi mulai Senin (9/2/2015) akibat hujan deras. Persoalan nonteknis misalnya masalah sosial menjadi kendala mengantisipasi banjir di Jakarta .
Solopos.com, JAKARTA – Banjir yang terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta dinilai lebih disebabkan oleh beragam persoalan nonteknis dibandingkan dengan permasalahan teknis.
“Secara teknis kita mampu menangani persoalan banjir DKI Jakarta, namun persoalan nonteknis yakni masalah sosial ini menjadi kendala,” kata Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2/2015).
Menurut Mudjiadi, persoalan nonteknis atau sosial itu antara lain pembebasan lahan normalisasi ke sejumlah kali di Jakarta masih belum tuntas secara keseluruhan.
Selain itu, ujar dia, masih ada beberapa titik yang belum dilebarkan sehingga hal itu akan mengurangi daya tampung air dan mengakibatkan banjir.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Senin (9/2/2015) sore telah meninjau sejumlah posko banjir Ibu Kota.
Sementara Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Mambang Hertadi di Jakarta, mengatakan hingga Senin pukul 19.30 WIB, sebanyak 469 gardu distribusi terpaksa dipadamkan dari total 17.000 gardu.
“Sebaran wilayah yang terkena dampak pemadaman listrik yaitu Marunda, Cikupa, Kebon Jeruk, Bandengan, Cengkareng, Teluk Naga, Tanjung Priok, Menteng, dan Cempaka Putih,” ujar dia.
Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta merupakan urusan gubernur dan meminta agar masyarakat turut serta berpartisipasi mencegah terjadinya banjir, bukan hanya pemerintah.
“Ya itu tentu urusan gubernur. Gubernur harus lebih ketat lagi, kerjanya lebih baik lagi mengatasi semuanya. Masyarakat tapi harus ikut serta,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Udara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin.
Wapres mengingatkan agar gubernur tidak henti-hentinya terus mendorong dan melibatkan masyarakat turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan banjir.
Ia menambahkan, upaya pemerintah provinsi untuk mengatasi banjir tidak akan efektif kalau masyarakat tidak berpartisipasi. “Kalau hanya pemerintah ya lama,” kata Wapres.