Jadi Ketua BPIP, Megawati Digaji Rp112 Juta Per Bulan

<p><strong>Solopos.com, JAKARTA &ndash;</strong> Menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarno Putri, digaji Rp112 juta per bulan. Menanggapi hal tersebut, Sekjen <a href="http://news.solopos.com/read/20180527/496/918833/pan-sodorkan-caleg-mantan-koruptor-parpol-bunuh-diri">Partai</a> Berkarya, Priyo Budi Santoso mengaku sangat kaget.&nbsp;</p><p>Padahal, gaji Presiden saja hanya menerima penghasilan sebesar Rp 62.740.030. Sedangkan <a href="http://news.solopos.com/read/20180528/496/918851/cak-imin-klaim-cuma-dirinya-cawapres-yang-didukung-warga-nu">Wakil Presiden</a> setiap bulan hanya mendapat Rp 42.160.000.</p><p>"Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ini, sungguh tidak elok memberi gaji pejabat sebesar itu," ujar Priyo di Jakarta, Senin (28/5/2018), sebagaimana dilansir <a href="Suara.com"><em>Suara.com</em></a>.</p><p>Menurut Priyo, memang ada hak pemerintah memberi gaji kehormatan. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, menyebutkan, gaji pokok tertinggi pejabat negara, seperti Ketua DPR, MA, dan BPK, hanya sebesar Rp 5.040.000 per bulan.</p><p>Bahkan, gaji Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPA, Wakil Ketua BPK, Wakil Ketua MA, dan Wakil Ketua MPR yang tidak merangkap Wakil Ketua DPR, hanya sebesar Rp 4.620.000 sebulan.</p><p>"Ketika melihat gaji Megawati ini, besarannya sangat jauh melebihi rata-rata pejabat tinggi negara lainnya," ucap Priyo.</p><p>Priyo meyakini, cepat atau lambat, publik dan masyarakat luas akan tahu ketidakpantasan ini. Dalam waktu dekat, ia khawatir akan timbul pertanyaan yang meluas di masyarakat.</p><p>"Atas dasar pamrih apa pemerintah memutuskan gaji Megawati sebesar itu? Apakah keputusan gaji besar itu tepat, adil, dan patut?&rdquo; tanya Priyo dengan nada keras.</p><p>Priyo menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi gaji besar kepada Megawati menjadi sangat paradoks jika dibandingkan dengan keputusan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang akan memotong gaji seluruh menteri kabinetnya sebesar 10 persen, pada 23 Mei 2018 lalu.</p><p>&nbsp;</p>

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif