SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Espos) – Presiden SBY memberikan instruksi agar penegak hukum tidak segan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang berbuat anarki. Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Publikasi Brigjen TNI Ahmad Yani Basuki menilai pernyataan ini merupakan sikap gemas SBY atas peristiwa kekerasan yang marak terjadi.
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya gemas terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang marak di tanah air,” kata dia usai diskusi polemik Trijaya FM di Jakarta, Sabtu (12/2).
Menurut dia, Presiden merasa prihatin dengan ormas yang melakukan anarki. Keprihatinan ini, menurut dia, sudah mencuat sejak SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. “Makanya, keprihatinan itu ditegaskan dalam instruksi. Kepada yang salah ya harus dihukum. Evaluasi terus berlanjut,” ungkapnya.
Ahmad Yani melanjutkan, teguran Presiden harus segera direalisasikan dalam bentuk penindakan tegas terhadap kelompok ataupun oknum yang melakukan tindakan anarkis dan meresahkan masyarakat.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Eddy mempertanyakan bagaimana mekanisme pembubaran ormas yang tidak terdaftar. “Kalau membubarkan yang terdaftar mereka tinggal ubah nama saja, buat baru. Kan banyak sekarang ini yang begitu,” kata dia.
Hal ini, kata dia, jadi pemicu DPR bersama pemerintah untuk segera menyusun undang-undang baru. “UU 1985 tentang Ormas masih mengacu pada UUD sebelum diamandemen,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Tjatur juga menilai kondisi saat ini, kepercayaan satu sama lain di tengah masyarakat sudah memudar.
Berselang dua hari, kekerasan berbau SARA pecah. Pertama, serangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Minggu (6/2). Dalam insiden ini, tiga jemaah tewas mengenaskan. Kedua, sekelompok massa merusak tiga buah gereja di mana dua di antaranya dibakar. Kekerasan ini terjadi Selasa (8/2).
VIVAnews/try