SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, BANDUNG — Acara Musrenbang Jabar terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 diwarnai insiden interupsi oleh Ketua Walhi Jabar Dadan Ramdan. Bahkan, Dadan ditarik keluar oleh pengawal pribadi Ridwan Kamil setelah dia melakukan interupsi.
Musrenbang berlangsung di Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung. Pemaparan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang dikenal dengan sapaan Emil terkait RPJMD yang tengah dibahas bersama DPRD itu berisi ratusan program dan rencana yang akan ia jalankan selama 5 tahun memerintah bersama Wagub Uu Ruzhanul Ulum.
Selain Emil, Menteri Pariwisata Arief Yahya, komisioner KPK Saut Situmorang, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi, dan Sekjen Kemendagri memberikan paparan terkait rencana dan dukungan terkait RPJMD Jabar.
Acara yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga pukul 13.00 tersebut berjalan normal sebelum mendekati akhir. Saat itu Ketua Walhi Jabar Dadan Ramdan mengacungkan map sambil berteriak “interupsi, interupsi”.
Lantas seorang pengawal pribadi Ridwan Kamil menarik Dadan keluar ruangan. Di luar ballroom Dadan langsung diapit oleh Sekjen AMS Denda Alamsyah turun ke bawah, tepatnya ke ruang terbuka di ballroom.
Ditemani Satpol PP dan pengawal pribadi, Denda dan Dadan bersitegang meski tidak terjadi benturan fisik. Dadan kemudian dibawa keluar Trans.
Dalam rilisnya yang dibagikan ke wartawan, Walhi menilai acara Musrenbang RPJMD ini merupakan acara cacat subtansi. “Pelaksanaan Musrenbang RPJMD telah kehilangan esensi, nilai dan prinsip Musyawarah. Gubernur tidak memberikan ruang bagi masyarakat [publik] untuk berpartisipasi aktif menyampaikan gagasan dan usulan program,” katanya.
Dadan Ramdan mengatakan pelaksanaan Musrenbang RPJMD Jawa Barat lebih tepat disebut forum Konsultasi Publik belaka. Musrenbang RPJMD adalah forum dialog/musyawarah para pelaku kepentingan dan masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk memberikan masukan atas rancangan awal RPJMD Jawa Barat 2018-2023 yang sudah dibuat Bappeda Jawa Barat.
“Bukan forum yang berisi arahan-arahan pembangunan dari pemerintah pusat belaka seperti yang terjadi saat ini,” katanya.