SOLOPOS.COM - Siswa sekolah dasar mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem online pada hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 di Palembang, Sumatra Selatan dengan didampingi orang tuanya, Senin (13/7/2020). (Antara-Feny Selly)
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap dampak negatif pendidikan jarak jauh (PJJ) pada siswa. Kenyataan pahit itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri.
“Mulai dari ancaman putus sekolah, yang disebabkan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah pandemi Covid-19,” paparkan Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri, di Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Dia menjelaskan, pelaksanaan PJJ membuat orangtua memiliki persepsi tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar-mengajar apabila pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.
Celupkan Kepala Anak ke Ember, Mama Muda di Tangerang Viral
Celupkan Kepala Anak ke Ember, Mama Muda di Tangerang Viral
Dampak berikutnya, adalah kendala tumbuh kembang, yang mana terjadi kesenjangan capaian belajar. “Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio ekonomi berbeda,” jelasnya.
Kemudian, akan terjadi risiko kehilangan pembelajaran yang terjadi secara berkepanjangan dan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.
Astronom Deteksi Semburan Radio Misterius dari Galaksi Bima Sakti
“Juga kasus kekerasan banyak yang tidak terdeteksi, tanpa sekolah banyak anak terjebak pada kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru,” kata dia lagi.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak pada tingginya kasus perkawinan atau pernikahan pada anak.
Bintang mengatakan, dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020, Badan Peradilan Agama Indonesia telah menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 19 tahun.
Fengsui Kamar Mandi: Bukan Hanya Material, Perhatikan Juga Hal Ini…
Menteri Bintang menilai tingginya kasus perkawinan pada anak menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka anak putus sekolah.
Pemerintah, katanya, memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021. Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan.
Hal itu berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau bulan Januari 2021. Salah satu alasan pemberian keleluasaan itu adalah untuk mengurangi dampak negatif PJJ.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos