SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p lang="zxx"><strong>Solopos.com, YANGON – </strong>Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, akhirnya mengizinkan perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa mengunjungi wilayah Rakhine yang merupakan tempat tinggal warga <a href="http://news.solopos.com/read/20180405/497/907996/kanada-bakal-beri-suaka-ke-warga-rohingya-">Rohingya</a>. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengizinkan badan PBB masuk ke Rakhine untuk membantu pemerintah Myanmar mempersiapkan kepulangan warga Rohingya.</p><p lang="zxx">"Keterlibatan PBB akan menguatkan kemampuan pemerintah untuk memastikan pengungsi Rohingya pulang tanpa <a href="http://news.solopos.com/read/20180406/497/908247/kesaksian-pengungsi-rohingya-hidup-dalam-ketakutan-">rasa taku</a>t," kata Aung San Suu Kyi seperti dikutip dari <em>BBC, </em>Kamis (3/5/2018).</p><p lang="zxx">Selama ini, PBB cukup stres menghadapi sikap pemerintah Myanmar yang menolak memberikan izin agar mereka bisa masuk ke wilayah Rakhine. Sebab, selama ini mereka menilai militer Myanmar sengaja melakukan operasi pembersihan etnik Rohingya.</p><p>Sikap keras pemerintah Myanmar itu membuat sejumlah diplomat mengusulkan membawa kasus warga <a href="http://news.solopos.com/read/20180411/497/909765/bunuh-10-warga-rohingya-7-tentara-myanmar-dibui-10-tahun-">Rohingya</a> ke Mahkamah Pidana Internasional. Usulan ini benar-benar akan dilakukan jika pemerintah Myanmar tidak sungguh-sungguh melakukan investigasi atas kasus pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan, terhadap warga Rohingya.</p><p>Penolakan pemerintah Myanmar terhadap bantuan Dewan Keamanan PBB berlangsung hingga akhir 2017 lalu. Penolakan ini terjadi lantaran pemerintah Myanmar menilai bantuan Dewan Keamanan PBB akan mengganggu upaya repatriasi etnik Rohingya dari Bangladesh. Sementara Aung San Suu Kyi menilai masalah Rohingya bisa diselesaikan dengan pembicaraan bilateral.</p><p>Seiring berjalannya waktu, sikap pemerintah Myanmar terhadap PBB mulai melunak. Aung San Suu Kyi memberikan izin kepada PBB untuk masuk ke wilayah Rakhine. Dia menilai kehadiran perwakilan PBB ini akan meringankan kerja pemerintah Myanmar dalam proses repatriasi warga Rohingya yang telah lama molor.</p>