SOLOPOS.COM - Inspeksi pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo, Senin (15/6/2015). (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Inflasi Solo, TPID Solo meraih prestasi sebagai TPID inovatif se-Jawa 2016.
Solopos.com, SOLO–Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Solo menyabet penghargaan sebagai TPID Inovatif di Pulau Jawa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-7. Penghargaan ini diraih karena adanya sinergi aksi dan pemanfaatan aplikasi untuk pengendalian inflasi.
Wakil Ketua TPID Solo, Bandoe Widiarto, mengungkapkan kategori TPI Inovatif ini baru kali pertama diadakan di tahun ini. Menurut dia, penilaian TPID Inovatif ini dilihat dari nilai inflasi, bisnis proses yang dijalankan, dan inovasi yang dihadirkan. Dia menyampaikan TPID Solo melakukan bermacam kegiatan, seperti sidak, dan pasar murah. Selain itu, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kerja sama antar daerah. Namun program unggulan lainnya adalah adanya sinergi aksi dan pemanfaatan aplikasi.
“Sinergi aksi yang dilakukan adalah adanya raskinda yang diberikan ke masyarakat yang tidak terkaver bantuan raskin. TPID juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Solo dengan memanfaatkan website Solo Destination untuk memberi informasi mengenai harga komoditas pangan,” ungkap Bandoe saat dihubungi Solopos.com, Kamis (4/8/2016).
Meski begitu, diakuinya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan, di antaranya peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain. Hal ini mengingat Solo bukan merupakan daerah produsen sehingga kebutuhan pangan sangat tergantung pada daerah lain.
Aparat penegak hukum juga akan terus dilibatkan dalam setiap kegiatan TPID. Hal ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan meminimalisasi upaya penimbunan barang. Keterlibatan pemimpin daerah di Soloraya akan terus ditingkatkan mengingat beberapa kabupatan ada yang perannya belum maksimal.
Dalam Rakornas bertema Mempercepat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan ini inflasi menjadi perhatian utama Presiden, Joko Widodo. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi harus seimbang supaya Indonesia mampu bertahan di tengah masalah ekonomi dan geopolitik global. Selain itu, pemda juga didorong untuk mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seawal mungkin mengingat masih ada lebih dari Rp200 triliun yang mengendap di bank.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan empat kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi, di antaranya penyediaan anggaran pengendalian harga oleh pemda untuk intervensi apabila diperlukan, rutin memeriksa pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan, memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah lancar, serta menjaga distribusi barang.