SOLOPOS.COM - Ilustrasi (aseansec.org)
Solopos.com, KUALA LUMPUR — Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukka tanda-tanda tidak ingin pemimpin junta Myanmar Ming Aung Hlaing mengikuti KTT ASEAN pada 26-28 Oktober.
Namun, mereka berupaya agar posisi itu disepakati oleh sembilan negara ASEAN. Myanmar adalah anggota ke-10 ASEAN.
Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN pada Jumat (15/10/2021) akan membicarakan kemungkinan untuk tidak menyertakan Min Aung Hlaing sebagai peserta pertemuan para pemimmpin ASEAN tersebut.
Baca Juga: Kebakaran di Bangunan 13 Lantai di Taiwan, 46 Orang Meninggal
Baca Juga: Kebakaran di Bangunan 13 Lantai di Taiwan, 46 Orang Meninggal
Menteri Luar Negeri Filipina Teodor Locsin pada Kamis menyatakan dukungan agar Min Aung Hlaing tidak disertakan pada pertemuan-pertemuan puncak pada masa depan.
Ia menambahkan bahwa ASEAN sudah tidak boleh mengambil sikap netral soal Myanmar.
Baca Juga: Pemanah Meneror Norwegia, Beberapa Orang Meninggal
Kemungkinan KTT ASEAN tanpa kehadiran junta Myanmar muncul pada saat tekanan meningkat terhadap militer yang berkuasa di negara itu agar mereka mematuhi peta perdamaian yang sudah disepakati.
Pertemuan para menlu itu juga akan dilangsungkan saat junta menepis kemungkinan utusan khusus ASEAN bisa bertemu dengan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi sedang dihadapkan pada serangkaian persidangan atas sejumlah dakwaan sejak pemerintahannya digulingkan melalui kudeta pada 1 Februari.
Baca Juga: Wanita Tertinggi di Dunia asal Turki Ini Punya Tinggi Badan 215,16 Cm
ASEAN, perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, pada April mencapai lima butir kesepakatan dengan Min Aung Hlaing. Namun, beberapa anggota kelompok negara itu telah mengkritik kegagalan junta dalam menjalankan konsensus.
Kesepakatan ASEAN-Hlaing tersebut antara lain mencakup dialog antara semua pihak, membuka akses kemanusiaan, serta penghentian permusuhan.
Pertemuan pada Jumat ini, yang sebelumnya tidak dijadwalkan, akan diselenggarakan oleh Brunei sebagai ketua ASEAN saat ini, menurut beberapa sumber di kalangan negara-negara ASEAN, termasuk diplomat dan pejabat pemerintah.