SOLOPOS.COM - Ilustrasi seleksi penerimaan dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. (Dok/JIBI/Solopos)
Indonesia mengalami krisis dosen menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Solopos.com, JAKARTA—Kemenristekdikti menyatakan Indonesia mengalami krisis dosen karena sejumlah persoalan, di antaranya masih banyaknya dosen bergelar sarjana (S1) hingga minimnya jumlah doktor.
“Kita mengalami berbagai persoalan dosen, seperti masih banyaknya dosen yang sarjana. Kemudian jumlah doktor dan guru besar yang masih kurang dari batas minimal,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti, Ali Ghufron Mukhti, dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir Antara Senin (5/6/2017).
Berdasarkan Undang-undang tentang Guru dan Dosen, sejak 10 tahun disahkan seharusnya tidak ada lagi dosen yang berpendidikan sarjana atau minimal pascasarjana. Faktanya jumlah dosen yang masih sarjana masih mencapai 34.393 orang.
Sementara itu, dosen yang berpendidikan doktor masih sekitar 25.000 orang. Seharusnya jumlah doktor paling tidak sebanyak 30.000 orang. “Jumlah guru besar juga masih sedikit, hanya 6.000 orang. Idealnya 22.000 guru besar,” papar dia.
Pemerintah berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan berbagai langkah yakni mempercepat proses pengurusan guru besar yang sebelumnya membutuhkan waktu dua tahun, menjadi dua bulan saja. Ada pula beberapa beasiswa untuk mengatasi persoalan pendidikan dosen. Kemristekdikti meluncurkan tiga beasiswa yang diperuntukkan para dosen.
Sebanyak tiga beasiswa yang diluncurkan adalah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Adapun kuota yang diberikan adalah 1.000 penerima untuk BPP-DN, 150 penerima beasiswa Afirmasi PTNB, dan 250 beasiswa PMDSU.