SOLOPOS.COM - Prajurit TNI mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). (Antara-M Risyal Hidayat)
Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah memfasilitas 120 nelayan Indonesia untuk melaut di Perairan Natuna. Langkah ini dilakukan menyusul masuknya Kapal China Coast Guard masuk ke perairan tersebut untuk mengawal kapal-kapal pencuri ikan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pemerintah mendukung keberadaan nelayan ke perairan tersebut. Upaya itu diharap membendung keberadaan nelayan China.
"Pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana. Nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Mahfud menegaskan pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia di perairan tersebut. Sikap ini juga disampaikan Setkab Pratikno bahwa sikap pemerintah tidak berubah atas kedaulatan Indonesia.
Kemenko Polhukam hingga kini juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah daerah maupun kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kemhan.
Kendati demikian, kata dia, upaya ini hanya sekadar penegasan pada kedaulatan perairan Indonesia. "Kita tidak dalam suasana perang karena kita tidak punya konflik dengan China," katanya.
Sebelumnya kapal penjaga pantai China terlihat memasuki Perairan Natuna beberapa waktu lalu. Kapal tersebut diyakini mengawal sejumlah nelayan China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Adapun pemerintah merespons kondisi tersebut dengan mengerahkan Badan Keamanan Laut hingga TNI Angkatan Laut untuk menjaga kawasan tersebut. Perairan Natuna diketahui memiliki kekayaan laut yang cukup tinggi sehingga mengundang ketertarikan negara kawasan.