JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil survei integritas sektor publik tahun 2012. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa peringkat dari hasil indeks integritas nasional (IIN), Jakarta berada di peringkat tengah.

Menurutnya itu relatif lebih baik namun tidak bisa mencerminkan karena dari 172 pelayanan hanya tiga yang disurvei yakni SIUP (surat izin usaha perdagangan), IMB (izin mendirikan bangunan), dan KTP (kartu tanda penduduk). “Yang disurvei SIUP, IMB sama KTP. Tapi kan Jakarta ini 172 pelayanan, kalau cuma 3 yang disurvei kan tidak mencerminkan,” tandas Ahok.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mendapat nilai paling buruk. “Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu izin pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut),” ujar Deputi Pencegahan, Iswan Helmi, Selasa (11/12/2012).

Iswan menambahkan bahwa KPK melakukan survei ini untuk terus memantau efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check and balance antara penyedi dan pengguna layanan publik. Ia pun berharap melalui hasil survei ini bisa menjadi peringatan untuk setiap instansi pemerintah melakukan perbaikan.

“Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya,” paparnya.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif