SOLOPOS.COM - Kendaraan berhenti di traffic light perempatan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jumat (16/7/2021). Mobilitas masyarakat masih tinggi di masa PPKM Darurat. (Abdul Jalil/Madiunpos.com)
Solopos.com, JAKARTA — Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dinilai kurang dalam menekan mobilitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Tak main-main vonis itu datang dari Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance.
Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Media Wahyudi Askar menyampaikan bahwa di sejumlah wilayah masih terdapat peningkatan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat. Peningkatan aktivitas masyarakat di rumah di Jawa Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.
Namun, peningkatan aktivitas di rumah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten masih tercatat rendah. Hal ini menunjukkan penerapan PPKM Darurat di Jawa Tengah relatif kurang efektif jika dibandingkan dengan enam provinsi lainnya di Jawa-Bali.
Baca Juga: Hong Kong Kaji Gelembung Perjalanan Covid-19 dengan Singapura
Di samping itu, aktivitas di tempat kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya di Jawa Timur dan Jakarta. Namun, perubahan tersebut kurang signifikan di Jawa Barat. Aktivitas dan mobilitas masyarakat Jawa Tengah ke tempat kerja justru meningkat saat PPKM Darurat.
“Di Jakarta penurunan mobilitasnya signifikan, tapi di beberapa wilayah lain tidak cukup signifikan,” katanya dalam webinar, Jumat (16/7/2021).
Jika dilihat berdasarkan moda transportasi, indeks transportasi publik mengalami penurunan sekitar 18,6% saat diberlakukannya PPKM Darurat. Pada periode tersebut, terjadi juga penurunan tren penumpang kereta api. Namun sebaliknya, penumpang bus justru mengalami peningkatan.
“Artinya ada pergeseran penumpang kereta ke penumpang bus. Ini menjadi catatan juga pengawasan transportasi bus jauh lebih lemah dibandingkan transportasi lainnya,” jelasnya.
Dia menambahkan, arus masuk orang dari luar negeri ke Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah menurutnya harus mulai memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas orang dari luar ke dalam negeri.
“Seharusnya menjadi catatan penting kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dari luar negeri ke Indonesia, ini akan sangat berpengaruh pada peningkatan kasus, bahkan hingga hari ini kebijakan pembatasan arus masuk orang ke Indonesia belum dilakukan,” tuturnya.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos