Surya Dua Artha Simanjuntak / Mariyana Ricky P.D | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi Capres 2024 (Solopos/Whisnupaksa)
Solopos.com, JAKARTA – Pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan terus dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, tahun depan Jokowi sudah harus turun dari jabatan orang nomor satu di Indonesia. Estafet kepemimpinan membuat keberlanjutan IKN banyak diperbincangkan.
Kebijakan presiden selanjutnya belum tentu sama dengan Jokowi. Lalu, bagaimana tiga kandidat calon presiden—Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo—memandang IKN?
Dalam beberapa kesempatan, ketiganya memang sudah sempat bicara soal nasib IKN.
Terbaru, komentar dilayangkan oleh Anies dalam acara Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa (19/9/2023).
Anies Baswedan
Anies mengaku akan menyerahkan ke publik soal keberlanjutan pembangunan proyek IKN apabila dirinya terpilih menjadi presiden 2024-2029.
Anies menjelaskan, setiap Proyek Startegis Nasional (PSN) termasuk IKN tidak boleh hanya berdasarkan selera atau keinginan presiden serta menteri.
“Program-program yang belum tentu sejalan dengan kepentingan publik, pasti publik tidak akan menerimanya. Bukan kemudian saya secara selera pribadi satu, dua, tiga, empat [pilih program PSN mana yang dilanjutkan], bukan. Tapi libatkan publik dan saya percaya kalah libatkan publik maka publik akan bisa memilih yang baik,” jelas Anies seperti yang ditayangkan kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, dilansir Bisnis.com.
Dia mengatakan, tidak ada yang masalah dengan gagasan PSN. Meski demikian, lanjutnya, PSN harus dibuat transparan kepada masyarakat, sehingga ada partisipasi publik.
“Sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk dalam PSN,” kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini merasa selama ini penentuan program nasional sering kali hanya untuk mencari investasi bukan berdasarkan teknokrasi.
Kalau berdasarkan teknokrasi, lanjutnya, pemerintah harus menjelaskan ke publik akan membangun apa saja ke depan.
“Tapi kalau non teknokrasi, begini; saya berkeinginan untuk investasi di sini, sebagai pengusaha, lalu kemudian saya menawarkan gagasan ini kepada kementerian A, B, C, D, lalu jadilah dia PSN. Ini namanya profit center [program nasional yang berdasarkan untuk cari keuntungan], enggan kepada kepentingan publik,” ujarnya.
Prabowo Subianto
Sementara itu, pada acara yang sama, Prabowo punya posisi yang lebih tegas: menteri pertahanan ini menegaskan keberlanjutan pembangunan IKN masuk ke dalam 17 program prioritasnya apabila terpilih menjadi presiden.
Menurutnya, IKN menjadi salah satu prasyarat agar Indonesia bisa mencapai target Indonesia Emas 2045. Bahkan, dia mengatakan seluruh prioritas itu dibentuk berdasarkan hasil diskusi bersama para pakar.
“Saya dengan dibantu profesor-profesor terpintar kurang lebih ada 60 pakar di berbagai bidang. Kita rumuskan 17 program prioritas,” kata Prabowo.
Gerindra, partai politik pendukung utama pencapresan Prabowo, juga menegaskan IKN akan berlanjut apabila ketua umumnya itu menjadi presiden selanjutnya.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Kalimantan, tempat IKN berada, merupakan masa depan Indonesia seperti yang dicita-citakan Presiden Pertama RI Soekarno.
“Pahlawan nasional kita Tjlik Riwut pernah menyampaikan ide untuk memindahkan Ibu Kota kepada Bung Karno ke Kalimantan. Dan Bung Karno setuju. Tapi karena kondisi dinamika politik ketika itu tidak memungkinkan, sehingga pembahasan tidak berlanjut. Tapi artinya apa? Bahwa masa depan Indonesia ada di bumi Kalimantan,” kata Muzani dalam Rangkaian HUT ke-15 Partai Gerindra di Kota Palangkaraya, Rabu (1/2/2023), dikutip dari rilis medianya.
Ganjar Pranowo
Sejalan, Ganjar juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan proyek IKN apabila terpilih menggantikan Jokowi.
Alasannya, pertama, karena pembangunan IKN sama dengan melaksanakan kewajiban Undang-undang, dalam hal ini UU No. 3 Tahun 2022.
“Siapa pun pemimpinnya mesti melaksanakan karena itu bunyi undang-undang. Sesuai dengan sumpah, apakah Presiden, apakah Kepala Daerah itu disumpah untuk melaksanakan UU,” kata Ganjar dalam acara IDE Conference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Kedua, selain karena pelaksanaan UU, Ganjar pun memberikan alasan IKN harus berlanjut yaitu karena pembangunan kota dari nol dapat mengubah cara pikir dalam membangun kota masa depan, sehingga tidak sekadar pemindahan gedung dan pergantian nama.
Ketiga, Ganjar menilai IKN merupakan mimpi besar dari para pencetus terdahulu yang membangun Indonesia untuk memaksimalkan kota dengan teknologi masa depan dan berkelanjutan.
“Ada konsepsi bahwa di sana itu kota dengan teknologi masa depan, alat transportasi tidak berbasis fosil, sekolah rumah sakit berbasis intrrnasional, ini mimpi besar yang dimulai dari nol,” ujarnya.
Namun, Ganjar tegas mengatakan bahwa dalam membangun IKN tidak perlu terburu-buru. Sebab, ada ekosistem yang harus terbangun secara bertahap.
Dia pun mendorong agar masyarakat lokal menjadi perhatian bersama. Para partai politik pendukung Ganjar juga menyampaikan pernyataan serupa.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono misalnya, bahkan mengklaim hanya Ganjar yang bisa melanjutkan program Nawacita Jokowi.
Menurut Mardiono, Ganjar juga memiliki kesamaan dengan Jokowi, sebagai sosok yang sederhana dan lahir dari keluarga bersahaja.
Dia menekankan pentingnya pembangunan nasional berlanjut, sehingga Indonesia tak boleh mundur dari pembangunan yang sudah dikerjakan Jokowi.
“Misal, soal IKN, itu kelanjutan Nawacita Presiden Soekarno,” kata Mardiono di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Anies, Prabowo, dan Ganjar Bicara Nasib IKN”