SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA- Partai Golkar mendukung sepenuhnya wacana moratorium dan pembentukan Badan Khusus Haji. Kedepan, pelaksanaannya ibadah haji diharapkan mampu melahirkan sistem accountable, transparan, profesional dan amanah.
“Moratorium yang diusulkan Partai Golkar adalah jamaah tetap diperbolehkan mendaftar tapi tanpa menyetor dana setoran awal haji dan pemerintah harus mencari solusi agar jamaah yang ingin berangkat haji tidak perlu harus menunggu terlalu lama,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Hal itu dikatakan dalam sambutan membuka seminar membangun sistem penyelengara haji yang baik, profesional dan amanah di Gedung Nusantara IV, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012).
Karena itu, lanjut Ical, sapaan akrab Aburizal, perlu dibentuk suatu Badan Khusus Haji yang melibatkan pihak swasta. Posisi Kementerian Agama hanya bertindak sebagai regulator yang berfungsi sebagai penentu kebijakan.
“Sedangkan pelaksana atau operator diserahkan kepada institusi yang terpisah dengan tenaga profesional yang langsung di bawah Presiden,” imbuhnya.
Ical mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun setelah itu pendaftaran dibuka kembali. Selain itu, Ical mengusulkan calon haji berumur diatas 60 tahun didahulukan. detikcom