SOLOPOS.COM - ilustrasi (google img)
SOLO —Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) berencana membentuk lembaga sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).
Lembaga ini diharapkan membantu kalangan pengusaha mebel menekan biaya untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Ketua Umum DPP Asmindo, Ambar Tjahyono, mengatakan langkah membuat lembaga tersebut tengah dikaji. Menurutnya, hingga saat ini, banyak pengusaha, khususnya kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki SVLK. “Perusahaan saya sendiri belum dapat. Memang sulit untuk dapat itu. Kendalanya banyak, termasuk dalam hal biaya,” terang Ambar, saat dihubungi Solopos.com Rabu (25/4/2012).
Dia menjelaskan, untuk mendapatkan SVLK pengusaha paling tidak membutuhkan biaya Rp70 juta. Bagi kalangan UMKM, nilai tersebut sangat besar. Untuk itu selain akan membentuk lembaga sertifikasi, pihaknya juga mendorong pelaksanaan sertifikasi dilakukan dalam satu kelompok. Dengan bergabung pada satu kelompok, biaya mendapatkan SVLK bisa ditekan.
Di lain pihak, Ambar menegaskan pihaknya juga terus berupaya mendorong pemerintah agar menunda pelaksanaan SVLK. Sejauh ini, dia mengakui, baru Uni Eropa yang berencana menerapkan SVLK bagi mebel yang bakal masuk ke negara-negara tersebut. Kendati demikian, dia yakin penerapan SVLK tidak akan tepat waktu. “Ini adalah kesepakatan goverment to goverment belum tentu juga pelaku usaha di sana menerapkan itu.”
Lebih jauh, dia memastikan Asmindo terus mendorong pelaku usaha mebel untuk segera memperoses SVLK. Asmindo juga telah melakukan <I>roadshow<I> ke daerah untuk menyosialisasikan SVLK.
Sementara itu, hampir semua perusahaan eksportir mebel di Solo dan sekitarnya belum mengantongi SVLK. Eksportis mebel asal Solo, Slamet Raharjo, mengungkapkan kesulitannya mendapatkan SVLK. Padahal, Slamet telah menjalani usaha ekspor mebel sejak bertahun-tahun silam. Dia mengaku khawatir pemberlakukan SVLK di 2013 akan mengancam ekspor mebel.