SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JOGJA—Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung upaya pemerintah daerah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Ketua BPD Hipmi DIY, Lilik Syaiful Ahmad mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menaikkan UMP.
“Pemerintah tentu sudah memiliki perhitungan untuk menaikkan UMP. Tapi, hendaknya pemerintah juga memikirkan untuk memberi keringanan terhadap pengusaha yang belum mampu menaikkan UMP karena kapasitas usahanya,” ujarnya saat dihubungi Harian Jogja, Jumat (4/11).
Menurut Lilik, hukum itu berlaku hitam putih, maka harus detail diatur dalam pasal tentang kebijakan dan keringanan pada pengusaha yang belum mampu.
“Agar semua bisa sama-sama berjalan. Pengusaha itu kan macam-macam, ada yang besar ada yang kecil baik kapasitas produksi, usaha maupun omzet mereka,” imbuhnya.
Terlepas dari pertimbangan tersebut, secara pribadi Lilik mengaku tidak keberatan jika UMP jadi dinaikkan.
“Bisa menyejahterakan karyawan itu kebahagiaan tersendiri,” ujarnya.
Hal senada diutarakan Ketua Hipmi Kota Jogja, Firmansyah Budi Prasetyo. Menurut dia para pengusaha pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan UMP. “Bagaimanapun kebijakan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu,” ujarnya.
Namun ia juga berharap pemerintah melihat kondisi pengusaha, dan tidak asal pukul rata.
“Perlu diberikan pula kemudahan ataupun keringanan bagi pengusaha yg belum mampu membayar 100 persen UMP,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DIY akhirnya menunda pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012 senilai Rp 873.845 yang diusulkan Dewan Pengupahan. Rencananya, kenaikan UMP ditargetkan bisa segera disepakati sebelum akhir 2012.(Harian Jogja/Intaningrum)