SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengatakan, Tentara Nasional Indonesia hendaknya benar-benar profesional dan berada di atas seluruh kekuatan politik yang ada.
“TNI adalah alat negara yang harus netral dan berada di atas seluruh kekuatan politik yang ada untuk menjaga keamanan teritorial dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Hidayat Nurwahid di lokasi Musyawarah Nasional (Munas) PKS di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Sabtu (19/6).
Menurut dia, TNI baru mungkin memiliki hak pilih pada Pemilu jika diatur secara konstitusional melalui perundang-undangan.
“Saya kira wacana TNI memiliki hak pilih dalam Pemilu harus melalui pembahasan lebih lanjut di DPR,” kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Mantan Ketua MPR RI itu mengatakan, dari pembicaraan dengan pimpinan TNI sampai saat ini TNI masih memilih belum terlibat di Pemilu.
Hidayat yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI itu mencontohkan, pada Pemilu 1955, TNI terlibat di Pemilu sehingga terbelah pada sejumlah kekuatan politik membuat sistem keamanan nasional menjadi tidak optimal.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, suatu saat TNI harus diberikan haknya untuk memberikan hak suara pada pemilu jika sudah tidak ada hambatan yang mengganggu kekompakan, jiwa korsa (satu rasa), dan sebagainya.
Bisa tidaknya anggota TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pilkada, kata Presiden, dapat ditentukan oleh undang-undang yang dibahas oleh pemerintah bersama DPR.
ant/rif