SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO – Calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia (Perindro), K.R.A.T. Henry Indraguna, S.H, C.L.A, C.I.L ingin merevolusi pemilihan umum (Pemilu) 2019 tanpa politik uang atau amplop. Dia mengajak masyarakat menolak amplop saat pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April mendatang.
Henry tak henti-hentinya mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur dengan politik uang. Dia berupaya mati-matian meyakinkan masyarakat untuk memilih dengan menggunakan hati nurani. Hal itu dilakukan saat blusukan menyambangi kalangan masyarakat akar rumput atau grasroots.
Pria kelahiran Bandung, 29 Agustus 1973 ini berkomitmen meraih suara terbanyak saat coblosan tanpa menyebar amplop. “Saya selalu mengedukasi masyarakat agar memilih wakil rakyat sesuai hati nurani bukan amplop. Masyarakat harus cerdas dalam berpolitik,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa (19/3/2019).
Henry memilih melakukan pendekatan personal saat berinteraksi dengan masyarakat terutama di wilayah perdesaan. Dia menampung berbagai keluhan, aspirasi dan masalah yang disampaikan masyarakat. Henry langsung memberi solusi alternatif untuk memecahkan persoalan yang dialami masyarakat.
Lambat laun, Henry mampu membangun empati dan menjalin relasi dengan masyarakat level bawah. “Dengan pendekatan personal, masyarakat lebih mengenal dan memahami rekam jejak serta visi dan misi saya sebagai caleg. Mereka tergerak hati dan empatinya,” ujar dia.
Caleg yang menebar amplop cenderung melupakan masyarakat saat duduk di parlemen. Mereka bakal mencari uang pengganti yang dikeluarkan selama masa kampanye. Bisa jadi, mereka melakukan praktik korupsi lantaran ingin mencari uang secara cepat dan mudah.
Henry berupaya memahami berbagai persoalan masyarakat level bawah. Dia ingin memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan wong cilik di berbagai aspek kehidupan di Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali.
“Caleg yang melakukan suap bakal lupa terhadap masyarakat. Sudah saatnya pesta demokrasi terbesar di Indonesia bebas dari politik uang,” kata dia.