SOLOPOS.COM - Anggota Komisi II DPR Budiman-Sujatmiko (JIBI/SOLOPOS/Antara)
PALEMBANG—Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan serentak bisa menghemat biaya dan menekan angka kerawanan serta tindak kriminalitas. Itu pasalnya, kalangan DPR kini membahas undang-undang baru pilkada demi menghapuskan pemilu yang selama ini boros biaya dan rawah pertikaian.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko, saat berkunjung ke Palembang, Kamis (6/6/2013). ” Pemilihan kepala daerah, baik gubernur dan bupati atau wali kota ke depan tetap akan dipertahankan. Dapat dipilih secara langsung,” imbuhnya.
Alasannya, para kepala daerah yang terpilih itu betul-betul pilihan rakyat, namun pelaksanaan teknisnya akan diupayakan diubah supaya anggaran tidak terus menerus boror. “Selama ini ada segelintir tindak kriminal di lapangan dan seringkali dibesar-besarkan, sehingga terkesan pilkada mengundang bencana,” ujarnya.
Kunjungan anggota DPR ke Palembang secara khusus untuk memantau pelaksanaan pemilihan gubernur Sumsel dan melihat bekas kebakaran pertokoan elektronik yang diduga ada kaitannya dengan protes atas hasil pemilihan wali kota Palembang sebelumnya.
Rombongan anggota DPR itu didampingi Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Syahiding, dan sejumlah anggota KPU Provinsi Sumsel yang juga berkunjung ke tempat pemungutan suara warga Tionghoa serta beberapa TPS lainnya.