SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com) — Rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden SBY dinilai tak akan berpengaruh banyak dalam mengatasi keterpurukan negara saat ini. Rusaknya tata pemerintahan disebabkan karena tidak jujurnya para pemegang kekuasaan.
“Saat ini sulit mencari pemimpin yang memiliki kejujuran, karena pemimpin politik yang pegang jabatan berangkat dari demokrasi yang transaksional. Makanya meskipun kabinet direshuffle, tak akan merubah kondisi tanah air yang terpuruk,” ujar mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan saat acara Tasyakuran Kemenangan Cabup-Cawabup Tuban, KH Fathul Huda-Noornahar Husein di Tuban, Senin (7/3/2011).
Menurut pimpinan Ponpes Al-Hikmah Malang ini, Indonesia bukannya kekurangan orang pintar. Namun negeri ini kekurangan orang yang jujur. Dalam kondisi seperti ini, dilakukan reshuffle kabinet pun tak akan berpengaruh. “Saat ini demokrasi telah menjadi industri, demokrasi yang terjadi adalah demokrasi transaksional. Siapapun yang kaya bisa menjadi pemimpin. Dalam kondisi seperti ini sulit orang yang jujur karena orang miskin tidak bisa menjadi pemimpin,” terang tokoh yang lahir di Tuban ini.
Akan tetapi, tambah dia, fenomena yang berkembang saat ini kejujuran pribadi mulai bergeser pada kejujuran sosial. Artinya, seorang tokoh yang jujur saat menjadi pemimpin bisa saja kejujurannya merosot karena dikelilingi orang yang tidak jujur. Padahal, mereka ikut andil ketika pemimpin itu memegang kekuasaan.
“Kondisi inilah yang merepotkan juga, karena meskipun memiliki kompetensi, pemimpin tersebut tak bisa berbuat banyak terhadap perilaku orang di sekelilingnya. Ini yang sering terjadi,” terangnya.
Menurutnya, jika dalam reshuffle kabinet PDIP tidak sepakat, yang paling diuntungkan adalah Golkar. Namun demikian, reshuffle kabinet tak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. “Reshuffle tidak ada hubungannya dengan masyarakat di bawah. Dan tidak akan merubah kondisi masyarakat yang saat ini serbah susah,” jelas Hasyim.
(dtc/try)