SOLOPOS.COM - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)(Dok/JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan Kabinet Indonesia Bersatu II masih terus bekerja hingga akhir masa jabatan kepresidenannya pada 20 Oktober 2014 sehingga tidak ada istilah pemerintahan demisioner. Hal itu diungkapkan meskipun hasil Pilpres 2014 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Sebenarnya istilah [pemerintahan] demisoner itu tidak ada. Jadi saya beserta kabinet yang saya pimpin akan mengembang tugas sampai 20 Oktober mendatang, sampai dengan presiden baru memulai tugasnya kami akan menjalankan tugas itu,” kata SBY dalam satu wawancara yang diunggah ke situs Youtube seperti dikutip Antara, Jumat (8/8/2014).
Presiden SBY mengatakan atas dasar itu, ia tidak setuju bila ada pemikiran, apalagi jika ada menteri kabinetnya yang menilai pemerintahan sudah berakhir atau setengah berakhir dan memosisikan diri demisioner. “Itu keliru besar, bisa dikatakan lari dari tanggung jawab,” tegasnya.
Demikian juga bila ada pemikiran setiap langkah dan kebijakan pemerintah saat ini harus dikonsultasikan dengan presiden terpilih. Presiden SBY memandang dalam peraturan perundang tidak menyebut demikian.
“Setelah ada presiden terpilih segala sesuatunya, harus dilakukan secara bersama atau dikonsultasikan terlebih dahulu, tidak seperti itu dalam tatanan Undang-Undang Dasar kita. Pemerintahan yang saya pimpin masih punya tanggung jawab siapkan RAPBN 2015, sebagaimana pemerintahan 2004 siapkan RAPBN 2005,” tuturnya.
Namun, Presiden Yudhoyono mengatakan ia memahami bahwa masa kerja kabinet Indonesia Bersatu II tinggal dua bulan lagi, sehingga ia paham mana kebijakan yang bisa diambil.
“Sejak April lalu saya sudah sampaikan kebijakan, intinya melarang menteri atau kabinet mengambil kebijakan strategis yang berimplikasi pada pemerintahan mendatang atas inisiatifnya sendiri. Jangan juga melakukan penggantian pejabat utama. Lebih baik itu dilakukan oleh presiden mendatang, kecuali ada alasan. Dengan penjelasan itu, saya tahu pada masa transisi ini mana yang tepat dilakukan presiden, dan mana yang tidak tepat, dan bisa dilakukan presiden baru.” kata SBY.