SOLOPOS.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, JAKARTA — The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan sikap netral terhadap hasil quick count tanpa menguntungkan satu pihak tertentu.
Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan SBY yang merupakan presiden sebaiknya memberikan respons sebagai negarawan, bukan dalam posisinya sebagai politisi di koalisi partai politiknya.
“Gesture politik SBY terlihat tidak mengakui atas hasil quick count yang memenangkan pasangan Jokowi-JK dan itu cenderung menguntungkan satu pihak,” ujarnya, Kamis (10/7/2014).
Pasalnya, SBY memiliki rekam jejak mengapresiasi positif terhadap hasil quick count seperti pada pemilu legislatif 2014, dan juga saat dia terpilih kembali menjadi Presiden. Selain itu, Poengky juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi dengan tidak membiarkan kecurangan Pemilu.
“KPU dan Bawaslu merupakan lini penting untuk mempertahankan demokrasi. Tidak usah takut dibedil atau diculik, harus tetap independen,” tuturnya.