News
Kamis, 3 Agustus 2017 - 17:01 WIB

Hary Tanoe Merapat ke Jokowi, Fadli Zon Sebut Hukum Jadi Alat

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Hary Tanoesoedibjo di Kantor Sementara Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/6/2017), seusai menjalani pemeriksaan. (Juli ER Manalu/JIBI/Bisnis)

Mengomentari Hary Tanoe yang merapat ke Jokowi, Fadli Zon menyebut hukum bisa jadi alat untuk menekan atau merangkul parpol.

Solopos.com, JAKARTA — Kemungkinan merapatnya Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ke partai koalisi pemerintah dikomentari oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, ada kecenderungan saat ini jika pucuk pimpinan partai merapat ke pemerintah karena ada masalah hukum.

Advertisement

Sebelumnya, Partai Golkar setelah dinakhodai Setya Novanto pun merapat kepada koalisi pemerintah. Setya Novanto diketahui memiliki segudang masalah hukum yang menjeratnya terkait kasus korupsi e-KTP.

“Ada kecenderungan sekarang ini banyak orang-orang atau mungkin institusi, lembaga-lembaga bahkan partai politik mengalami tekanan. Termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya,” kata Fadli Zon di gedung parlemen, Kamis (3/8/2017).

Jika kecenderungan itu terjadi, lanjutnya, hal itu akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat negosiasi politik kotor. Di sisi lain, ujarnya, setiap partai politik bebas untuk mengambil sikap dan posisi politiknya masing-masing.

Advertisement

Dia mengakui semua partai mempunyai perhitungan kepentingan yang berbeda-beda.

“Saya tidak mengatakan [sikap Perindo] seperti itu, tetapi ada satu pola kecenderungan seperti itu. Polanya itu seperti stick and carrot [tongkat dan wortel]. Kalau tidak nurut dikasih stick [pemukul], kalau mau mengikuti dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum,” ujar Fadli Zon.

Di sisi lain, dengan merapatnya pengusaha media massa elektronik terbesar di Indonesia tersebut kepada koalisi pemerintah, Fadli meminta jangan sampai media yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo dijadikan corong politik kepentingan satu golongan saja. Dia berharap, media yang dimiliki Hary tetap menjalankan kaidah jurnalistik dalam pemberitaan seperti pemberitaan yang berimbang.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif