SOLOPOS.COM - SDN Carangan, Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo baru mendapatkan tiga siswa pada PPDB 2023 hingga Jumat (7/7/2023). (Solopos.com/Dhima Wahyu Sejati)
Solopos.com, SOLO—Suasana sepi ketika memasuki SDN Carangan, Baluwarti, Pasar Kliwon, tidak ada aktivitas selain para guru yang berjaga di kantor, sejak Jumat (7/7/2023) pagi.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan 11 siswa, kali ini SD yang menempati lahan di kompleks Keraton Solo itu baru mendapatkan tiga siswa dari jalur zonasi.
Kepala SDN Carangan, Martono, mengakui kali ini SD yang dia pimpin itu memang minim peminat pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.
“Sekarang kan saat ini tuh kalau saya merasakan hidup enggan mati tak mau,” kata dia ketika ditemui Solopos.com di SDN Carangan, Jumat (7/7/2023).
“Sekarang kan saat ini tuh kalau saya merasakan hidup enggan mati tak mau,” kata dia ketika ditemui Solopos.com di SDN Carangan, Jumat (7/7/2023).
“Untuk SD negeri kan apa-apa gak boleh, padahal dari pemerinah kan maunya ada LKS atau buku dari sumber lain. Tapi tidak boleh, negeri harus dari buku paket itu saja,” jelas dia.
Sehingga, menurut dia, hal itu membuat orang tua kurang minat ke negeri. Padahal ada keharusan untuk bersaing dengan swasta. Dia mengatakan SDN Carangan saat ini dikepung oleh sekolah-sekolah swasta.
Menurut dia, akan berbeda kalau ada variasi buku pembelajaran yang dibolehkan. Misal ada buku saku, buku LKS, atau buku pendamping lain dengan begitu makin banyak yang akan diserap oleh siswa.
“Untuk meningkatkan kecerdasan anak mestinya tidak hanya dari sumber buku paket saja, ada sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh dinas. Tapi kan tidak boleh, itu mau dikelola saja tidak boleh,” kata dia.
Dia mengatakan saat ini ada empat sekolah swasta yang ada di Baluwarti, Pasar Kliwon, seperti SD Muhammadiyah 21, SD Muhammadiyah 24, SD Kasatrian, dan SD Sunan Kalijaga. “Kita kalah semua,” kata dia.
Menurut dia, selain banyak warga sekitar memilih menyekolahkan anaknya ke swasta, zonasi turut menjadi faktor SDN Carangan sepi peminat. Menurut dia, kalau pihaknya diberikan kebebasan mengelola sekolah tanpa dibatasi zonasi, bakal bisa mendapatkan siswa yang banyak.
“Tapi karena zonasi sudah ditentukan daerahnya, kita tidak bisa apa-apa. Sedangkan swasta malah dibebaskan, mereka dapat BOS [dana operasional sekolah] dan diperbolehkan menarik [dana] dari orang tua, dan sumbangan masih boleh,” kata dia.
Menurut Martono, SD negeri tidak boleh menerima uang kecuali dari dana BOS yang diberikan pemerintah. Dia mengatakan per tahun satu anak hanya mendapat dana BOS senilai Rp900.000.
“Padahal dalam satu tahun, kebutuhan per anak minimal itu Rp 1.4 juta, yang Rp500.000 dari mana. Maka akhirnya kita irit-irit, yang penting cukup,” kata dia.
Sementara, dari pantauan Solopos.com di laman ppdb.surakarta.go.id, Jumat (7/7/2023) pukul 15.10 WIB, terdapat sejumlah SD negeri yang jumlah pendaftarnya di bawah lima calon siswa, antara lain SDN Bumi 1 (3 Siswa), SDN Purwotomo (5), SDN Kabangan (3), SDN Pringgolayan (2), SDN Sawahan (3), SDN Bororejo (5), SDN Tegalharjo (4), SDN Kalangan (4), SDN Sumber 5 (4), SDN Yosodipuro (5), dan SDN Nayu Barat 1 (1).