SOLOPOS.COM - Peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengerjakan soal dengan metode computer assisted test (CAT) di Graha Soloraya, Kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10/2014). Ujian yang berlansgung hingga Senin (27/10/2014) tersebut diikuti 10.656 peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi CPNS Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Solo. (Ardiansyah Indra Kumala/JIBI/Solopos)
Pendaftar CPNS di Kemenkumham dan MA mencapai 74.145.
Solopos.com, JAKARTA – Hingga Rabu (2/8/2017) pukul 10.00 WIB atau hari kedua masa pendaftaran, jumlah pelamar yang mendaftar untuk memperebutkan 19.210 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA) mencapai 74.145 orang.
“Yang sudah membuat account ada 138.005 orang, pendaftar keseluruhan 74.145 orang, terdiri atas Kemenkumham 71.292 orang, dan MA sebanyak 3.126,” kata Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Herman dalam pesan singkatnya Rabu (2/8/2017) siang.
Tingginya antusiasme masyarakat melamar formasi CPNS itu, dinilai Herman sebagaimana dilansir Setkab.go.id, menunjukkan profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.
Sebelumnya, jelas Herman sejak 30 Juli 2017 hingga beberapa jam menjelang dibukanya pendaftaran, total kunjungan ke website resmi BKN di alamat www.bkn.go.id sebanyak 500.514 kali. Masih pada laman tersebut, dari jumlah 500.514 kunjungan, 84,49% di antaranya adalah pengunjung yang mencari tahu informasi pendaftaran calon PNS tahun 2017.
Guna mengurangi kepadatan kunjungan, Herman mengimbau calon pelamar mencari waktu di mana akses pada portal pendaftaran, yakni sscn.bkn.go.id tidak terlalu padat. “Masih ada waktu sebulan ke depan untuk melakukan pendaftaran online. Tidak perlu buru-buru di minggu pertama Agustus,” tambahnya.
Herman juga mengingatkan masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai calon PNS, agar membaca pengumuman secara seksama dan hindari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kami pastikan, Pemerintah melalui BKN menjamin penerimaan calon PNS yang transparan dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN),” pungkas Herman.