SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Bisnis)
“Buruh akan berunjuk rasa di Polda Metro Jaya, Kementerian ESDM dan Kemenakertrans, dengan jumlah massa 5.000 hingga 10.000 orang,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Selasa (15/1).
Unjuk rasa tersebut terkait penolakan terhadap penangguhan realisasi upah minimum provinsi/kota, penolakan terhadap kenaikan tarif dasar listrik dan perlawanan terhadap kriminalisasi buruh.
Dia menjelaskan, sejauh ini para pengusaha masih berusaha untuk menangguhkan penerapan UMP/K. “Kami juga menentang kenaikan TDL karena berdampak langsung dengan kesejahteraan buruh.”
Kenaikan TDL akan berdampak pada buruh karena banyak rumah kontrakan dan KPR yang menggunakan listrik di atas 900 KWH. Akibatnya, buruh akan mengalami kenaikan listrik bulanan sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per bulan.
Kenaikan TDL juga memicu kenaikan harga barang-barang lainnya khususnya barang olahan yang pabriknya menggunakan listrik. Ditambah dengan pemilik rumah kontrakan yang berencana untuk menaikkan harga sewa kontrakan, sehingga kenaikan upah buruh menjadi tidak ada artinya.
Pada 6 Februari, buruh akan turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak lagi. Said menyebutkan setidaknya 50.000 akan berunjuk rasa di Istana Merdeka dan DPR RI dengan tuntutan dijalankannya pensiun wajib, pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, upah layak, penolakan kenaikan TDL, hingga penolakan penangguhan UMP/K.
