SOLOPOS.COM - Susilo Bambang Yudhoyono (Dok/JIBI)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan, untuk menyorot secara serius peluang terjadinya korupsi dan penyimpangan pada empat aspek.
Empat aspek itu adalah peluang penyimpangan dan korupsi barang dan jasa, pengeluaran izin baik pusat dan daerah, penyusunan dan penggunaan APBN dan APBD, serta dunia perpajakan.
“Empat arena itu yang saya titip betul untuk dilihat secara tajam karena itu sumber kerugian negara yang kerap terjadi,” ujar SBY dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Presiden SBY memaparkan kemungkinan penyimpangan atau korupsi terhadap barang dan jasa sangat besar jumlahnya di seluruh Indonesia. Bahkan, lanjutnya, hal itu tidak hanya terjadi pada lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif.
“Seperti mark up, pengeluaran fiktif, dan sebagainya. Tolong dilihat betul apakah pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan tanpa penyimpangan,” katanya.
Terkait peluang korupsi dan penyimpangan dalam pengeluaran izin, lanjut SBY, tidak hanya terjadi di pusat tetapi juga daerah. Menurutnya, hal itu merupakan konsekuensi dari otonomi daerah. Otonomi daerah juga memawa konsekuensi distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah sehingga peluang terjadinya korupsi semakin lebar.
Bahkan, lanjutnya, saat ini marak terjadi kolusi antara oknum pemerintah dan oknum lembaga perwakilan rakyat baik di pusat dan daerah yang berujung pada penanganan KPK. Terakhir, SBY mengingatkan pentingnya memperketat pengawasan terhadap dunia perpajakan.
“Jangan sampai ada penyimpangan dan korupsi, dampaknya sangat besar bagi penerimaan negara dan bagi pembelanjaan untuk pembangunan,” katanya.