News
Kamis, 5 Februari 2015 - 14:30 WIB

HARGA BBM : Ini Sulitnya Menurunkan Harga Solar dan Premium

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengisian bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)

Harga BBM jenis solar dan premium di dalam negeri lebih tinggi daripada harga keekonomiannya. Namun ada dilema untuk menentukan harga baru BBM.

Solopos.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah memperhatikan fluktuasi harga minyak dunia dalam menentukan harga BBM jenis Premium dan dolar di dalam negeri. Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, mengatakan masih banyak tantangan dalam menentukan harga BBM di dalam negeri.

Advertisement

Salah satunya adalah harga minyak dunia yang sempat naik setelah terus anjlok. “Harga minyak dunia kemarin kami lihat ada rebound. Nanti hal itu akan menjadi perhatian pemerintah,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebelumnya mengatakan harga jual BBM jenis solar seharusnya Rp6.200 per liter, atau lebih rendah Rp200 per liter dari harga yang berlaku saat ini.

Bahkan menurutnya pemerintah dapat menetapkan harga BBM bersubsidi itu senilai Rp6.000 per liter, dengan konsekuensi kerugian bagi Pertamina.

Advertisement

Dwi menuturkan harga jual Rp6.200 per liter untuk BBM jenis Solar akan merugikan Pertamina, karena sebenarnya harga jual keekonomian Solar senilai Rp7.167,6 per liter. Angka tersebut berasal dari harga produksi solar Rp5.258,81 per liter ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%, pajak pertambahan nilai 5%, dan margin serta biaya distribusi Rp1.000 per liter.

Harga produksi yang digunakan Pertamina memang lebih mahal, karena 40% Solar dihasilkan kilang milik perseroan dengan biaya produksi yang mencapai 112,5% dari MoPS. Terkait evaluasi penyaluran BBM bersubsidi, Dwi berharap pemerintah menentukan definisi golongan masyarakat yang dapat membeli BBM bersubsidi. Dengan begitu, Pertamina akan lebih mudah menyalurkan dan melakukan pembatasan konsumsi di daerah.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif