SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng, Bibit Waluyo (dok Solopos)
Semarang (Solopos.com)–Gubernur Jateng, Bibit Waluyo tak melarang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menerima parsel Lebaran dari pihak ketiga.
Menurut Bibit pemberian parsel kepada pajabat merupakan bentuk silahtruhahmi serta merupakan tradisi budaya yang sudah ada sejak jaman dulu sehingga tak perlu dipersoalkan.
“Saya tak akan mengeluarkan instruksi melarang pejabat Pemprov Jateng menerima parsel Lebaran. Pemberian ini merupakan bentuk silahturahmi, masak dilarang,” katanya kepada wartawan di Semarang, Senin (15/8/2011).
Hanya saja, gubernur mengingatkan jangan sampai pejabat memaksa meminta kepada pihak lain untuk memberi parsel kepada si pejabat, tapi kalau dikasih secara suka rela tak ada masalah. Dia merasa heran masalah parsel saja diributkan, padahal merupakan tradisi budaya dalam rangka menjalin silahturahmi yang semestinya dilestarikan. “Tak usah munafik lah, kalau dikasih ya diterima saja. Kecuali bila ada unsur paksaan jelas tak boleh,” imbuh mantan Pangdam IV/Diponegoro.
Gubernur menambahkan bila ada orang yang memberi parsel kepadanya akan diterima. “Masak kalau ada orang yang mengasih, misalnya ini tumpeng untuk Pak Gubernur, ditolak. Kalau sifatnya hanya pemberian biasa ya harus diterima tak boleh ditolak,” tandasnya.
Terpisah Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mengatakan menolak kebijakan Gubernur Jateng yang membolehkan pejabat menerima parsel. Pasalnya, sambung dia, dikhawatirkan pemberian parsel kepada pejabat bisa menimbulkan konflik kepentingan serta rawan terjadinya praktik KKN. Kalau pejabat boleh menerima parsel dari pihak ketiga maka bila nantinya yang bersangkutan meminta proyek maka pejabat yang telah menerima parsel akan sungkan menolak.
“Selaku Gubernur mestinya mendukung upaya pemberantasan KKN. KP2KKN mendesak agar Gubernur melarang pejabat Pemprov Jateng menerila parsel Lebaran,” tandas dia.
Sementara Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng, Arif Awaludin, mengatakan pemberian parsel kepada pejabat Pemprov Jateng tak tepat serta bisa disalahtafsirkan sebagai bentuk grafivitasi. “Di tengah kondisi masyarakat masih banyak yang kurang mampu, Gubernur seharusnya memberikan teladan, mengimbau kepada para pejabat tak menerima parsel,” ujar dia.
Bahkan bila perlu sambung dia, Gubernur mengimbau kepada para pejabat Pemprov Jateng untuk memberikan bantuan kepada rakyat agar bisa merayakan Lebaran. “Parsel itu akan lebih bermanfaat bila diberikan kepada masyarakat tak mampu,” kata Arif.
(oto)
