Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)--Guru Tetap Yayasan (GTY) yang tergabung dalam Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Solo meminta pemerintah menangguhkan pemberian tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) yang belum mendapatkan sertifikasi.
Ketua PGKSI Solo, Asmuni mengatakan pencairan dana tunjangan bagi PNS nonsertifikasi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan bagi GTY yang belum mendapatkan sertifikasi, sehingga pihaknya meminta pemerintah untuk menangguhkan pencairan dana yang rencananya cair pada akhir Februari mendatang.
Dia mengatakan, jika dana tambahan penghasilan bagi PNS non sertifikasi dibagikan maka dengan demikian sejumlah guru GTY memiliki hak yang sama untuk mendapatkan tunjangan tambahan senilai Rp 250.000 per bulan. “Pemerintah berlaku diskriminasi terhadap GTY yang belum sertifikasi, kami tidak mendapatkan hak yang sama seperti guru PNS,” ungkapnya ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Rabu (17/2).
Pada program sertifikasi guru, sambung dia, tenaga pendidik dari sekolah swasta maupun negeri memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru.
Menurutnya, perbedaan perlakukan terhadap kesejahteraan guru swasta dan negeri hal tersebut memicu terjadinya polemik antar tenaga pendidik tersebut. “Harus dilakukan penangguhan pembayaran tambahan penghasilan sebelum ada kepastian GTY akan mendapatkan tunjangan,” jelasnya.
Terkait persoalan tersebut, pihaknya akan mendatangai DPRD dan meminta kejelasan dari anggota Dewan mengenai peraturan itu, kenapa tambahan penghasilan tersebut hanya dibagikan pada guru PNS sementara guru tetap yayasan (GTY) tidak mendapatkannya?. “Kami akan meminta Dewan dan Dinas terkait untuk menjelaskan peraturan pemberian tambahan tunjangan itu,” paparnya.
das