SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta--Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Gayus Lumbuun dariFraksi PDI Perjuangan mengatakan, pihaknya tak perlu jauh-jauh ke Yunani untuk mempelajari etika dan cara berprilaku anggota Dewan.
“Kunjungan (anggota) Badan Kehormatan (BK) ke Yunani tidak bermanfaat. Namun, sebagai Ketua BK, saya tidak bisa mencegah secara langsung, dikarenakan sifat Pimpinan BK yang kolektif kolegial,” ujarnya di Jakarta, Minggu (24/10).
Ia mengatakan itu kepada ANTARA, merespons makin kencangnya suara publik mengecam rencana kunjungan kerja dan studi banding anggota parlemen Indonesia ke luar negeri, termasuk dari lingkup BK.
“Tapi perlu diketahui, tugas dan peran BK melaksanakan Tata Tertib (Tatib) DPR RI, bukan mempersoalkan tatib,” katanya.
“Tapi perlu diketahui, tugas dan peran BK melaksanakan Tata Tertib (Tatib) DPR RI, bukan mempersoalkan tatib,” katanya.
Namun mengenai kunjungan BK ke Yunani, dia tetap menyatakan, hal itu tidak bermanfaat.
“Hanya saja, seperti saya katakan sebelumnya, sebagai Ketua BK, saya tidak bisa mencegah secara langsung dikarenakan sifat Pimpinan BK yang kolektif kolegial,” ungkapnya.
“Yakni dengan mengevaluasi tujuan kunjungan BK yang tidak didukung unsur ketua (Gayus Lumbuun), karena tidak menandatangani permintaan persetujuan, ditambah lagi desakan masyarakat yang kuat untuk menolak rencana ke luar negeri tersebut,” ujarnya.
Batalkan kunjungan
Ia lalu menunjuk contoh Wakil Ketua DPT RI, Promono Anung dari Fraksi PDI Perjuangan yang membatalkan rencana kunjungan Komisi V ke Turki.
“Itu karena setelah dievalusi, ternyata kurang bermanfaat,” tandasnya.
Ia kemudian mengulang lagi tujuan utama kunjungan BK ke Yunani untuk mempelajari etika dan cara-cara berprilaku bagi anggota DPR RI.
“Ini sebetulnya tidak perlu dilakukan dengan pergi ke tempat yang jauh dengan rombongan delapan anggota ditambah tiga staf BK yang menghamburkan uang negara lebih satu milyar rupiah,” katanya lagi.
Gayus Lumbuun juga mengingatkan, aturan prilaku anggota Dewan telah ada rambu-rambunya pada tatib dan Kode Etik DPR RI yang baru disahkan pada sidang paripurna belum setahun lalu.
“Tugas BK yang utama adalah menggunakan tatib tersebut dan bukan mereka-reka dengan hal yang baru yang akan ditemukan di Yunani,” tegasnya.
Apalagi, menurutnya, unsur (keanggotaan) BK yang hingga kini masih tidak sesuai dengan ketentuan tatib.
“Yaitu harus terdiri dari semua unsur fraksi. Sekarang masih harus ada, yaitu dari Gerindra dan Hanura. Dengan kondisi sekarang, apakah akan ‘legitimated’? Saya perlu nyatakan ini, karena di masa periode yang lalu, BK solid dan memiliki prestasi, karena terdiri dari semua unsur fraksi,” tandas Gayus Lumbuun.
Ant/tya