Nugroho Meidinata / Newswire / Rini Yustiningsih | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang mengatakan perpanjangan izin FPI masih dalam kajian terkait kesetiaan kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sobri Lubis meminta kepada Ma'ruf Amin dan pemerintah untuk tidak banyak bicara tentang NKRI dan Pancasila. Pasalnya, pihaknya telah menandatangani janji setia kepada Pancasila dan NKRI sejak 20 tahun yang lalu.
Baca Juga: Ringkus Pelaku Curanmor di Jepara, Polisi Salatiga Hadiahi Timah Panas
"Ya kita lihat dari kerja nyata saja lah. Enggak usah banyak bicara, kerja aja kerja. Kerja yang nyata buat bangsa dan negara," tegas Sobri yang dilansir dari Suara.com, Jumat (29/11/2019).
"Ya kita lihat dari kerja nyata saja lah. Enggak usah banyak bicara, kerja aja kerja. Kerja yang nyata buat bangsa dan negara," tegas Sobri yang dilansir dari Suara.com, Jumat (29/11/2019).
Pada kesempatan itu pula, ia kembali menegaskan bahwa FPI selama ini tidak pernah ingkar janji untuk setia kepada Pancasila dan NKRI.
Baca Juga: Polisi Batang Tanam Ratusan Pohon di Kantor dan Asrama
Sontak ucapan Sobri Lubis tersebut membuat netizen geram. Salah satu netizen pengguna akun Hasyim Soedikio di aplikasi Baca Berita, ia justru mempertanyakan siapa sosok Sobri Lubis.
"Sobri Lubis itu siapa? Koq bilangin pemerintah tak usah banyak bicara. Anda aja gak jelas apa profesinya banyak bicara. Mau dirikan negara di ats negara? enak aja ngomong," ucap Hasyim.
Baca Juga: Sayap FPI Klaim Rizieq Ulama yang Dicintai Rakyat, Netizen Tak Terima
Sementara itu, pengguna akun Agus Astraatmadja menuding FPI meniru slogan yang selalu diteriakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kerja, kerja, kerja. Bilang presiden ilegal tp jargon presiden ditiru. Drunnn....drunnnn," tambah Agus.
Baca Juga: Sayap FPI Klaim Rizieq Ulama yang Dicintai Rakyat, Netizen Tak Terima
Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan meski FPI sudah menandatangani surat janji setia Pancasila dan NKRI dan tak lagi mau mengulangi perbuatan melawan hukum harus tetap dikaji pemerintah.
"Kan lagi dikaji dan harus dilihat secara komprehensif. Tentu bukan sekedar pernyataan, tapi benar enggak pernyataan itu, tentu harus didalami sehingga ketika mengambil keputusan sudah memikirikan semua aspeknya," ujar Ma'ruf Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/11/2019).