SOLOPOS.COM - Puan Maharani. (Antara-Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA — Lembaga DPR RI dinilai mengalami kemunduran kinerja sejak dipimpin Puan Maharani. Banyak target legislasi yang tak tercapai di masa kepemimpinan politikus PDIP tersebut.
Penilaian itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). “Kinerja DPR di bawah kepemimpinan Puan saat ini tampak kedodoran. Bayangkan mereka hanya mampu mengesahkan empat RUU Prioritas selama 2 tahun,” ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin (6/9/2021), seperti dikutip dari detik.com.
Ia mengatakan pada Tahun 2021 ini baru satu RUU Prioritas yang disahkan DPR RI. Catatan ini, menurut Lucius, terlampau buruk jika melihat jumlah keseluruhan RUU Prolegnas 2020-2024 yang berjumlah 246 RUU.
Baca Juga: Alasan Komnas HAM Proses Lagi Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI Setelah Mandeg di 2017
Baca Juga: Alasan Komnas HAM Proses Lagi Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI Setelah Mandeg di 2017
“Artinya mereka baru mengurangi jumlah itu menjadi 242 RUU tersisa. Untuk tahun ini dari 33 RUU Prioritas, baru 1 diantaranya yang bisa disahkan. Padahal waktu menuju akhir tahun tersisa kurang lebih 3 bulan masa kerja lagi,” sambungnya.
Pada bagian lain, Lucius juga menyoroti langkah Puan Maharani yang terbang ke Austria di tengah pandemi Covid-19 ini. Puan pergi untuk menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP). Formappi menilai kehadiran Puan secara langsung bukan hal yang urgen.
Baca Juga: Membantah Saat Disuruh Tidur, Santri Ponpes di Demak Kena Hajar Ustaz
Lucius mengatakan DPR sebenarnya sudah bersikap dengan bijak saat menangguhkan kunjungan kerja di tengah pandemi Corona. Namun, keberangkatan Puan ke Austria dinilai memberikan pesan kunjungan kerja kembali dilakukan dan memberi peluang anggota DPR lainnya melakukan hal serupa.
“Kunjungan Puan ke Austria untuk menghadiri rapat Pimpinan Parlemen dunia memberikan pesan bahwa kunker ke luar negeri yang dibatasi selama ini sudah kembali bisa dilakukan. Tentu saja ini contoh yang kurang baik dari Ketua DPR, yang justru memberikan peluang bagi agenda kunjungan serupa yang dilakukan anggota DPR,” tuturnya.
Misi Puan dalam agenda tersebut dinilai terlambat. Pasalnya, menurut Lucius, pemerintah telah cukup berhasil dalam vaksinasi COVID-19.
“Apalagi disebutkan misi Puan salah satunya adalah mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju. Perjuangan ini tentu terlihat mulia walau harus dikatakan sangat terlambat sih. Pemerintah sudah cukup berhasil dalam hal diplomasi vaksin ini. Kenapa Ketua DPR tak mendukung kerja pemerintah ini saja?,” tuturnya.
Baca Juga: Round Up: Warga Tolak Saipul Jamil Tampil di TV hingga Amien Rais Soal Amendemen
Lucius menilai tak ada legitimasi yang cukup bagi Puan untuk berbicara di forum internasional. Hal ini dikarenakan belum adanya sumbangsih nyata dari kepemimpinan Puan bagi perubahan bangsa.
“Dengan catatan itu sesungguhnya tak ada legitimasi yang cukup bagi Ketua DPR untuk berbicara dengan lantang di forum internasional. Kinerja lembaga yang dipimpinnya belum cukup memperlihatkan sumbangsih nyata dari pelaksanaan fungsi mereka bagi perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan bekal kinerja lembaga yang buruk itu tentu tak ada alasan untuk menunjukkan diri pada dunia. Kecuali kalau mau bicara mimpi-mimpi dan jargon-jargon saja sih,” tuturnya.