SOLOPOS.COM - Ilustrasi garis polisi. (Freepik)
Solopos.com, WASHINGTON — Jumlah kasus pembunuhan di Amerika Serikat (AS) disebut naik hampir 30 persen pada 2020 dan semua kejahatan kekerasan juga naik untuk kali pertama dalam empat tahun. Hal itu diungkapkan Badan Intelijen AS, FBI dalam laporan kriminal tahunan yang dirilis pada Senin (27/9/2021) waktu setempat.
Lonjakan tersebut sebagian dipicu oleh kesulitan masyarakat selama pandemi Covid-19.
Seperti dilansir Antaranews dari New York Times dan Washington Post, kasus pembunuhan naik 29,4 persen pada 2020 dibanding 2019, lonjakan tahunan tertinggi sejak pencatatan nasional dimulai pada 1960-an. Kejahatan kekerasan secara keseluruhan naik 5,6 persen menjadi hampir 1,3 juta kasus.
Baca Juga: Serem! Perempuan ini Diganggu Hantu Sampai Terseret ke Dapur
Baca Juga: Serem! Perempuan ini Diganggu Hantu Sampai Terseret ke Dapur
Namun, lanjut FBI, kejahatan properti turun 7,8 persen menjadi hampir 6,5 juta kasus dan itu merupakan penurunan tahunan ke-18 secara berturut-turut.
Program pelaporan kejahatan FBI, Uniform Crime Reporting (UCR) menghimpun data dari badan-badan penegak hukum di seluruh AS.
Houston mencatat lonjakan 55 persen pembunuhan bersenjata, 343 kasus (2020) berbanding 221 kasus (2019), demikian laporan Washington Post.
Baca Juga: Cerita Presiden Prancis, Dua Kali Dilempar Telur dan Ditampar
Dalam kebijakan antikejahatan, Presiden AS Joe Biden fokus pada kekerasan senjata. Dia mendesak kerja sama yang lebih erat di antara para pemimpin lokal dan federal.
Biden telah berjanji akan mendorong perubahan total pada UU senjata api. Pada Juni dia mengungkapkan langkah-langkah untuk menekan arus senjata api yang digunakan dalam aksi kejahatan.
Langkah-langkah itu didasarkan pada perintah eksekutif pada April yang mencakup desakan dari Departemen Kehakiman untuk lebih mengendalikan “senjata hantu” yang bisa dirakit sendiri.
Pemerintahan Biden juga mengumumkan langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban penjual senjata api nakal yang melanggar UU federal dan membantu negara-negara bagian mempekerjakan lebih banyak polisi dengan anggaran penanganan Covid-19.