SOLOPOS.COM - Ilustrasi PSBB. (Solopos/Whisnupaksa)
Solopos.com, JAKARTA -- Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB murni untuk menekan laju persebaran kasus Covid-19.
Dicky menyebut pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) merupakan PSBB yang telah dimodifikasi, sehingga efek dari penerapan PPKM tidak signifikan.
"Jadi PSBB sesuai UU saja jangan dimodifikasi, kalau daerah-daerah terbatas bikinlah, di Jawa bikin, seluruh puskesmas ada klinik demam, itu akan jadi solusi keterbatasan testing, klinik demam ini solusinya isolasi karantina, kita perbanyak fasilitas isolasi karantinanya, untuk memutus kecepatan virus ini bertambah," jelas Dicky Budiman, Senin (1/2/2021).
Baca juga: Miris, Begini Kondisi Rumah Nenek Tukang Pijat Madiun Yang Dicoret dari Penerima BPNT
Baca juga: Miris, Begini Kondisi Rumah Nenek Tukang Pijat Madiun Yang Dicoret dari Penerima BPNT
"Dari awal saya sampaikan tidak akan efektif, karena PPKM ini PSBB yang dilonggarkan, modifikasi. PSBB yang dimodifikasi yang sudah kita lihat ya tidak ada yang efektif," imbuh Dicky dilansir Detik.com.
Dia menegaskan PPKM bisa efektif bila kasus Corona di Indonesia tidak sebesar sekarang. Dicky mengaku telah mengusulkan ke pemerintah soal penerapan PPKM dalam ruang lingkup komunitas sejak akhir Maret 2020.
Terkait usulan PSBB murni, Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan menghargai masukan dari semua pihak terkait penanganan virus Corona. Meski demikian, efektivitas hingga efisiensi dari sektor kesehatan dan ekonomi tetap harus diperhitungkan.
"Dalam diskusi kebijakan seluruh opini sangat dihargai namun keputusan final opsi mana yang akan dipilih akan melihat pertimbangan efektivitas maupun efisiensi baik untuk sektor kesehatan maupun sektor sosial ekonomi lainnya," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, Senin.
Baca juga: TSTJ Solo Tutup Setahun, Tiket Online Bisa Dipakai Sampai 2022
Lebih lanjut, Wiku mengatakan pemerintah tetap optimistis dengan kebijakan PPKM. Menurutnya, saat ini pemerintah fokus pada wilayah yang paling banyak memiliki kasus aktif terbesar nasional yaitu Pulau Jawa dan Bali.
"Pemerintah berusaha optimis dengan berbagai kebijakan yang sedang dilakukan termasuk pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali sebagai kontributor kasus aktif terbesar nasional," ucapnya.
Baca juga: PPKM Gagal Tekan Jumlah Kasus Covid-19, Pemkab Klaten Kaji Sanksi Denda