SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Ekonomi Indonesia masih diwarnai ketimpangan pendapatan dan kemakmuran.
Solopos.com, JAKARTA — Salah satu masalah dalam perekonomian nasional adalah tidak meratanya distribusi pendapatan penduduk Indonesia. Kebijakan fiskal yang tepat dan efektif dapat menekan ketimpangan orang miskin dan orang kaya atau gini ratio di suatu negara sehingga tercipta pemerataan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah perlu mengefektifkan kebijakan fiskal yang ada saat ini agar dapat melakukan pemerataan ekonomi. Pasalnya, kebijakan fiskal menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menekan gini ratio sebuah negara.
“Swedia ketimpangannya pernah mencapai 57%. Dengan kebijakan fiskal yang baik, mereka dapat menurunkannya menjadi di bawah 40%. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan, mungkin efektivitasnya saja yang perlu ditingkatkan,” kata Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Sofyan Djalil menuturkan program keluarga harapan yang menyentuh rumah tangga sejahtera sangat efektif dalam menekan gini ratio. Penyelesaian persoalan sanitasi di sejumlah daerah juga dapat menjadi alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Menurutnya, pemerintah menargetkan dapat menekan gini ratio menjadi 0,36 pada tahun depan dari yang saat ini 0,41. Dengan kebijakan fiskal yang efektif diharapkan gini ratio dapat mencapai 0,37 pada 2019 atau sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasiola (RPJMN).
“Target RPJMN pada 2019 kan gini ratio 0,37 dan untuk mencapai target tersebut harus ada kebijakan yang lebih efektif. Memburuknya gini ratio dalam 10 tahun terakhir merupakan gambaran nyata yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah mengundang World Bank atau Bank Dunia untuk menjelaskan ketimpangan ekonomi yang ada di dalam negeri dibandingkan dengan negara lain. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah ingin pihak ketiga memberikan pandangan mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal itu menjadi alasan utama pemerintah mengundang Bank Dunia untuk menjelaskan kondisi ketimpangan ekonomi di dalam negeri.
“Sebenarnya ada BPS [Badan Pusat Statistik] dan sebagainya. Namun, kalau pihak ketiga menjelaskan akan lebih kepada sisi perbandingan pengalaman Indonesia dengan Malaysia, India, dan Tiongkok,” katanya.
Wapres menuturkan pemerintah juga ingin mengetahui cara mengatasi ketimpangan ekonomi di negara lain melalui laporan Bank Dunia. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi.
Menurutnya, Bank Dunia juga dapat menjelaskan penyebab meningkatnya ketimpangan meskipun perekonomian nasional terus tumbuh. Padahal, umumnya ketimpangan terjadi saat pertumbuhan ekonomi suatu negara sedang di level sangat rendah.