SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi (JIBI/Solopos/Antara/Irfan Anshori)
Ekonomi Indonesia kini tengah menghadapi tantangan sebagai dampak kondisi perekonomian global.
Solopos.com, BOGOR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dan pengusaha swasta untuk membicarakan perkembangan perekonomian saat ini.
Jokowi mengatakan semua pihak harus memiliki tekad dan kemauan yang sama untuk memperbaiki perekonomian nasional.
Pelaku usaha juga harus mampu merespons dengan cepat kondisi perekonomian global, agar tidak berdampak kepada perekonomian nasional.
Pelaku usaha juga harus mampu merespons dengan cepat kondisi perekonomian global, agar tidak berdampak kepada perekonomian nasional.
“Saya tidak ingin menjelaskan situasi ekonomi yang akan kita hadapi, tetapi dalam kondisi seperti ini, kita harus memiliki tekad, bahasa yang yang satu, dan punya respons cepat, sehingga problem yang ada segera teratasi,” katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Dalam pertemuan tersebut, hadir pimpinan Indofood, Lippo Group, Gudang Garam, PGN, Corpindo, MNC Investama, Vale Indonesia, Astra Argo, Indo Tambang Raya, Kalbe Farma, Adaro Energy, United Tractor, Indocement Tunggal, dan Unilever.
Ia pun telah memberikan arahan kepada kepala daerah, kepala kepolisiaan dan kejaksaan di daerah, agar dapat meningkatkan penyerapan anggaran.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan semua pihak harus sepakat terhadap upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan utama berbangsa.
Untuk itu, diperlukan perekonomian yang baik, agar pemerintah dapat merealisasikan tujuan tersebut.
Menurutnya, perekonomian yang baik harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), badan usaha milik negara (BUMN), dan investasi swasta.
“Kalau belanja pemerintah melalui APBN dan APBD baik, belanja BUMN baik, investasi swasta nasional dan asing bisa bergerak, maka itu akan memberikan pertumbuhan pada perekonomian nasional,” ujar dia.
Presiden juga menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya serapan APBN, APBD, dan belanja BUMN. Hingga kini, serapan belanja modal dari APBN baru mencapai 20% dari yang telah dianggarkan.