SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/Reuters)
Solopos.com, KABUL — Taliban pada Selasa (2/11/2021) memutuskan untuk mengharamkan pemakaian mata uang asing. Penguasa itu mengumumkan larangan total penggunaan tersebut di Afghanistan.
Kebijakan itu diyakini dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut terhadap ekonomi negara yang sedang di ambang kehancuran akibat penarikan dukungan internasional secara tiba-tiba.
Pengumuman itu terjadi beberapa jam setelah sedikitnya 25 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka ketika orang-orang bersenjata menyerang rumah sakit militer terbesar Afghanistan, setelah dua ledakan besar terjadi di lokasi di Kabul tengah.
“Situasi ekonomi dan kepentingan nasional di negara itu mengharuskan semua warga Afghanistan menggunakan mata uang Afghanistan dalam setiap perdagangan mereka,” kata Taliban dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada wartawan oleh salah satu juru bicara mereka, demikian dikutip Liputan6 dari laman VOA Indonesia, Kamis (4/11/2021).
Baca Juga: Prihatin Melihat Bumi Rapuh, Jeff Bezos Siap Sumbang Rp143 Triliun
Penggunaan mata uang dolar AS tersebar luas di pasar Afghanistan, sementara daerah perbatasan menggunakan mata uang negara tetangga seperti Pakistan untuk perdagangan.
Taliban mendesak untuk melepaskan miliaran dolar cadangan bank sentral ketika negara yang dilanda kekeringan itu menghadapi krisis uang tunai, kelaparan massal, dan krisis migrasi baru.
Afghanistan memarkir aset miliaran dolar di luar negeri, termasuk di Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya di Eropa. Namun uang itu dibekukan sejak Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada Agustus.
Baca Juga: Berkat Gerobak Tenaga Surya, Gadis India Ini Dipuji Pangeran William
Pasukan AS dan banyak lembaga donor internasional meninggalkan negara itu tanpa hibah yang membiayai tiga perempat belanja public Afghanistan.
Kementerian Keuangan mengatakan pihaknya mengambil pajak harian sekitar 400 juta Afghani yang setara dengan $4,4 juta.
Meskipun kekuatan Barat ingin mencegah bencana kemanusiaan di Afghanistan, tetapi mereka menolak untuk secara resmi mengakui pemerintah Taliban.