SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencium bendera Merah Putih seusai diumumkan sebagai capres PDIP di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Tempo-Imam Sukamto)
Solopos.com, SOLO — Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Moh Jamin, menilai secara politik pencapresan Jokowi sebelum pileg itu akan mempengaruhi massa ideologis dari PDIP yang selama ini menghendaki Jokowi dicalonkan. Namun, perolehan suara di pileg itu, bagi Jamin, bukan semata-mata karena figur Jokowi, tetapi lebih pada kredibilitas dan elektabilitas individu para calon anggota legislatif (caleg) yang bersangkutan.
“Ketika perolehan suara pileg untuk PDIP terdongkrak, saya kira tidak terlalu signifikan. Tapi, bila dikaitkan dengan pemilihan presiden (pilpres), persoalannya akan berbeda, jelas suara rakyat bisa mengarah ke Jokowi,” tegasnya.
Sosiolog UNS Drajat Tri Kartono pun memprediksi hal serupa. Menurut Drajad, sapaan akrabnya, PDIP bisa memenuhi persyaratan parlementary treshold dan elementary treshold dari perolehan suara di pileg. Namun, Drajad menjelaskan kultur politik di Indonesia tidak ada partai politik (parpol) yang mengusung capres sendiri tanpa koalisi.
Padahal respons pencapresan Jokowi dari lintas partai tidak muncul secara bagus. Hanya respons masyarakat di tingkat lokal, sambung Drajad, cukup kuat, seperti di Solo. Dugaan Drajad, respons masyarakat Soloraya akan luar biasa atas keputusan PDIP mencapreskan Jokowi. Tapi, realitas di lapangan respons masyarakat cukup antusias walaupun tak meluas.
“Figur Jokowi ini cukup positif menjadi daya tarik. Tapi, ada problem di sekitar Jokowi. Seperti di Jakarta, respons terhadap Jokowi tak begitu kuat. Status Jokowi sebagai Gubernur yang baru dilantik beberapa waktu lalu, demikian juga status Jokowi sebagai Wali Kota yang tidak menyelesaikan masa tugasnya akan menjadi masalah,” jelas Drajad.
Sebagai ikon politik PDIP, urai dia, Jokowi juga tidak selama berhasil menjadi vote getter di sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam kasus pemilihan gubernur (pilgub) Jateng, terang dia, Jokowi dianggap berhasil. Tetapi, dalam pilgub di Sumatera, Bali, dan Kalimantan, sambung dia, Jokowi dinilai tidak berhasil.
“Yang hebat itu figurnya. Tapi, kalau dilihat dari konsolidasi di internal PDIP yang tenang akan menguntungkan partai itu dalam pileg. PDIP bisa mememunhi persyaratan treshold itu. Tapi, tetap membutuhkan koalisi. Kalau tidak, PDIP akan lemah karena jumlah partai cukup banyak. Bila mau tanpa koalisi akan rentan dukungan terhadap Jokowi,” pungkasnya.