SOLOPOS.COM - Ilustrasi unjuk rasa di Myanmar. (Detik.com-dok. AFP)
Solopos.com, MYANMAR – Aksi unjuk rasa semakin memanas, bahkan dua demonstran tewas ditembak polisi Myanmar dalam aksi protes di Yangon pada Jumat (12/3) malam. Para aktivis setempat menyerukan lebih banyak unjuk rasa antikudeta pada Sabtu (13/3/2021) waktu setempat.
Seruan lebih banyak unjuk rasa antikudeta itu disampaikan saat peringatan kematian seorang mahasiswa dalam protes melawan pemerintah pada 1988. Demikian seperti dilansir Reuters, Sabtu (13/3).
Kematian dua demonstran ini dilaporkan oleh media-media lokal Myanmar. Disebutkan bahwa sedikitnya dua demonstran tewas dalam penembakan oleh polisi di distrik Tharketa, Yangon, pada Jumat (12/3) malam waktu setempat.
Baca juga: Otoritas Korea Selatan Larang Ekspor Senjata ke Myanmar
Baca juga: Otoritas Korea Selatan Larang Ekspor Senjata ke Myanmar
Dilansir Detik.com, salah satu media lokal Myanmar, DVB News, melaporkan bahwa polisi melepas tembakan ke arah kerumunan demonstran. Para pengunjuk rasa itu berkumpul di luar kantor polisi Tharketa, menuntut pembebasan orang-orang yang ditangkap.
Poster-poster yang disebarluaskan via media sosial menyerukan orang-orang untuk turun kejalanan memprotes junta militer. Sekaligus menandai peringatan kematian Phone Paw. Yakni mahasiswa yang ditembak mati pada 1988 di dalam area yang kini dikenal sebagai kampus Institut Teknologi Rangoon.
Baca juga: Viral Video Gunung Emas di Kongo, Beneran Ada?
Diperkirakan sedikitnya 3.000 demonstran tewas saat militer Myanmar mengatasi unjuk rasa dengan kekerasan pada saat itu.
Aung San Suu Kyi muncul sebagai ikon demokrasi dalam gerakan tersebut dan dia menjadi tahanan rumah selama nyaris dua dekade. Suu Kyi dibebaskan tahun 2008 saat militer memulai reformasi demokrasi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang didirikan Suu Kyi menang pemilu tahun 2015 dan tahun lalu.
Pada 1 Februari tahun ini, militer melengserkan pemerintahan Suu Kyi dan menahannya bersama para pejabat dan tokoh Myanmar lainnya. Kecurangan dalam pemilu menjadi alasan militer melakukan kudeta.
Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan lebih dari 70 orang demonstran tewas dalam unjuk rasa di berbagai wilayah Myanmar sejak kudeta.