SOLOPOS.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengadukan dugaan penyelewengan program sapi ke Satgas Khusus Tipikor Polri di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/5/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty
Solopos.com, JAKARTA — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan soal penyimpangan perkara sapi yang terjadi di sejumlah wilayah ke Satgas Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi Polri di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Jumat (20/5/2022), menyebutkan setidaknya ada tiga persoalan yang terkait dengan permasalahan sapi yang menyebabkan terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hingga merugikan masyarakat selaku konsumen dan peternak.
“Saya melakukan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan dalam perkara sapi,” kata Boyamin seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Menurut Boyamin, PMK yang kini mewabah di sejumlah wilayah di Indonesia berkaitan dengan impor sapi utuh dan sapi hidup.
Menurut Boyamin, PMK yang kini mewabah di sejumlah wilayah di Indonesia berkaitan dengan impor sapi utuh dan sapi hidup.
Baca Juga: Boyamin Bantah MAKI Dibiayai dari Perusahaan Milik Koruptor
“Diduga ada penyimpangan terkait izin-izin impor,” kata dia.
“Sapinya sakit itu masuk karena tata kelolanya, kemudian pengawasannya juga buruk diduga gitu. Selain itu, mungkin karena ini menjelang Lebaran butuh mengejar keuntungan saja, ya, sudah ramai-ramai sehingga pengawasan jadi kendor dugaannya,” ujar Boyamin.
Baca Juga: Boyamin Bantah MAKI Dibiayai dari Perusahaan Milik Koruptor
Persoalan kedua berkaitan dengan program inseminasi atau kawin suntik pada sapi ada dugaan pemungutan biaya untuk program gratis tersebut.
“Berdasarkan dari wilayah Blora, itu (inseminasi) harusnya masyarakat itu gratis ternyata bayar,” ungkapnya.
Ketiga, lanjut Boyamin, terkait dengan program penggemukan sapi. Hal ini berkaitan dengan tata kelola anggaran penggemukan sapi berkaitan.
Baca Juga: Aktivis MAKI Boyamin Jadi Direktur di Perusahaan Tersangka Korupsi
“Jadi, peternak kita disubsidi untuk penggemukan, ada hibahlah subsidi. Program ini ada di NTB, Bali, dan Jawa Timur. Akan tetapi, yang saya ketahui ini misalnya Jatim,” kata Boyamin.
Aduan tersebut dia sampaikan secara lisan kepada Dumas Tipikor Bareskrim melalui tim telaah dan tim penyidik. Dalam pengaduan tersebut, juga diserahkan beberapa berkas pendukung.
Diharapkan pula bahwa informasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dengan telusuri dugaan penyelewengan tersebut.
Baca Juga: Aktivis MAKI Boyamin Jadi Direktur di Perusahaan Tersangka Korupsi
“Dalam konteks ini ‘kan saya cepat-cepat adukan supaya segera ditangani saja. Saya belum bisa buka karena memang masih, ya, mentahlah bahasa saya gitu. Yang penting ini tadi sudah diterima dan mau ditindaklanjuti, itu saja yang penting,” kata Boyamin.