SOLOPOS.COM - Ilustrasi dokter gigi. (Freepik.com)
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menilai optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini, di samping harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan yang perlu ditekan turun.
“Dokter di negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alkes dan dan obat-obatan ada tapi dokter-nya sedikit, ya tetap susah juga kita. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan,” kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Hal itu disampaikan-nya merespons permintaan Presiden RI Joko Widodo agar harga alkes dan obat-obatan di tanah air dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain.
Dia mengaku tak mempersoalkan jika pemerintah berupaya menyetarakan harga alkes, namun untuk obat-obatan sedianya setiap warga negara Indonesia dapat memperolehnya secara gratis.
“Oh ya bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan), tapi kalau obat-obatan seharusnya gratis, dong. Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya, lho,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Budi mengatakan Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan di tanah air dapat ditekan turun agar setara dengan negara tetangga.
“Beliau minta harga alkes dan obat itu sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alkes dan obat mahal,” kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Budi menyampaikan Presiden juga berpesan agar industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun agar lebih tangguh, terutama jika terjadi pandemi kembali di masa-masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, kata Budi, turut dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Menurut Budi, pemerintah tengah berupaya agar pajak industri kesehatan bisa lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan pemerintah.
Rapat juga membahas koordinasi antara kementerian teknis dalam mendesain ekosistem manakala ada industri yang tengah didorong.