Jakarta–Komisi VII DPR RI akan memanggil pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk membahas ledakan elpiji yang makin sering terjadi belakangan ini.
Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (3/6), mengatakan, kasus ledakan tabung elpiji makin serius dan menjadi perhatian komisinya.
“Kami sudah agendakan memanggil pemerintah dan Pertamina dalam waktu dekat untuk membahas kasus ledakan ini,” ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan data yang diperolehnya, sejak Januari 2010 hingga saat ini, kasus ledakan elpiji sudah puluhan kali terjadi. Terakhir, ledakan ratusan tabung elpiji terjadi di satu gudang di Surabaya, Jatim, Kamis ini.
Menurut dia, berdasarkan data yang diperolehnya, sejak Januari 2010 hingga saat ini, kasus ledakan elpiji sudah puluhan kali terjadi. Terakhir, ledakan ratusan tabung elpiji terjadi di satu gudang di Surabaya, Jatim, Kamis ini.
Riefky mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dalam tata niaga elpiji, baik aspek kebijakan maupun tataran implementasi.
“Dalam hal kebijakan, pemerintah perlu memperketat proses pengadaan tabung dan terutama kelengkapannya yakni selang, regulator, seal karet, katup, hingga kompor, sehingga kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan,” katanya.
Upaya-upaya tersebut, katanya, perlu terus-menerus diprioritaskan karena kasus ledakan umumnya akibat kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan elpiji, selain kualitas kelengkapannya yang rendah.
Riefky juga menambahkan, saat ini, banyak tabung elpiji ilegal yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak kepolisian menindak tegas dan terus-menerus pihak yang terlibat dalam pengadaan maupun distribusi tabung ilegal tersebut.
“Kegiatan tersebut sudah membahayakan keselamatan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, berdasarkan dugaan sementara, penyebab kecelakaan elpiji bukan karena tabung, namun alat kelengkapannya seperti selang, katup, regulator, “seal” karet dan kompor.
Penyebab kecelakaan lain adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke 12 kg dan ventilasi ruangan yang kurang memadai. Pemerintah akan membentuk tim nasional yang mengoordinasikan pengawasan dan pembinaan masyarakat menggunakan elpiji secara aman. Tim dikoordinasikan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
ant/rif