SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com)–Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai anggaran pembangunan kantor baru anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) senilai Rp 30 miliar per provinsi sangat mahal. Pramono mendesak Kementerian PU mengevaluasi biaya pembangunan kantor baru DPR tersebut.
“Gedung memang sering kali diperlukan, tapi kalau anggarannya terlalu banyak dan efisiensinya tidak cukup ya itu harus dievaluasi. Karena anggaran kantor baru DPD ini terlalu tinggi,” ujar Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2011).
Anggaran pembangunan kantor baru DPD di daerah memang tergolong fantastis. Harganya dianggarkan Rp 10 juta per meternya.
“Karena itu lebih baik dievaluasi dengan cara yang sama seperti pada waktu masyarakat meminta evaluasi pembangunan gedung baru DPR. Memang angkanya Rp 10 juta per meter itu terlalu mahal,” kritik Pram.
Evaluasi tersebut menjadi tugas Kementerian PU. Pramono tak ingin masalah ini menjadi polemik dua lembaga DPR dan DPD.
“Menurut saya polemik ini kontraproduktif. Sebaiknya diserahkan kepada Menteri PU. Kalau ini dijadikan tarik menarik tentunya tidak baik,” tandasnya.
(detik.com/tiw)