SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA – Komisi III DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan kasus korupsi di bidang pertambangan dan perkebunan. Banyaknya kasus sengketa perizinan lahan dinilai sebuah indikasi adanya korupsi di dua bidang tersebut.
“Saya juga berharap di tahun 2012, pemberantasan korupsi bisa lebih fokus pada persoalan pertambangan dan perkebunan. Banyaknya sengketa perizinan dan tata guna lahan merupakan indikasi kuat adanya praktik suap dalam penerbitannya,” ujar Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al Habsy kepada detikcom, Rabu (4/1/2012).
Aboebakar mengatakan, untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik suap tersebut, aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pemeriksan terkait penerbitan perizinan penggunaan lahan itu. Dia mencontohkan sengketa pada kasus Mesuji dan Bima yang berujung konflik yang melibatkan masyarakat, aparat kepolisian dan perusahaan.
“Di sisi lain, persoalan pajak dan bagi hasil pertambangan harus dievaluasi ulang. Banyak pihak yang meyakini besarnya korupsi pada sektor ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut Aboe, aparat penegak hukum harus menjadikan pemberantasan korupsi di bidang pertambangan dan perkebunan menjadi prioritas utama.
“Karenanya, penanganan praktik suap dan korupsi di bidang pertambangan dan perkebunan harus menjadi prioritas,” tegas politisi PKS ini.
(detikcom)