SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA—Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan lebih baik memisahkan pusat perdagangan dan perekonomian dari Jakarta sebagai ibukota negara ketimbang memindahkan pusat pemerintahan.
Menurutnya, wacana pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta tidak mudah untuk diwujudkan karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Apalagi, ujarnya, ada persoalan infrastruktur dan perumahan pegawai negeri.
“Lebih sulit memisahkan ibu kota pemerintahan dari Jakarta karena menyangkut aparatur, pendidikan dan perumahan,” ujarnya di sela-sela rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Kompleks Parlemen, Selasa (22/1/2013). Agun menilai wajar bila muncul wacana soal pemindahan ibukota karena dampak banjir yang begitu luas.
Menurutnya, lebih baik memisahkan pusat perekonomian dan perdagangan ke provinsi lain. Dia menambahkan bahwa yang lebih gampang adalah mengeluarkan fungsi bisnis dan fungsi perdagangan dari memindahkan ibukota.
“Dengan begitu, semua akan bergeser dari Sabang ke Merauke,” ujarnya.
Juru Bicara Preisden, Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan bahwa sepengetahuannya Presiden SBY tidak pernah menyinggung wacana pemindahan ibu kota dengan para pembantunya setelah banjir besar di Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini.
Penjelasan tersebut bertentangan dengan pernyataan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai yang menyebut Kepala Negara menyikapi positif wacana yang berkembang tersebut. Bahkan SBY telah mengajukan tiga skenario pemindahan ibu kota dan meminta publik mendiskusikannya.
Julian berpendapat, jika SBY belum memberikan respon terbuka terhadap wacana tersebut, itu artinya SBY menilai pemindahan ibu kota belum merupakan prioritas.
“Belum ada pandangan (dari presiden) yang dianggap perlu atau begitu mendesak untuk memindahkan ibu kota. Apalagi, itu kan harus dilihat secara komprehensif,” ujarnya.